Perry Warjiyo: Indonesia Perlu Komite Nasional Ekonomi Digital

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo telah selesai menjalani uji kepatutan dan kelayakan ( fit and proper test) di hadapan Komisi XI DPR RI. Perry, calon tunggal Gubernur BI yang ditunjuk Presiden Joko Widodo, akan menggantikan Agus DW Martowardojo yang berakhir masa jabatannya pada Mei 2018.

Dalam paparannya, Perry menjabarkan sejumlah strategi yang akan dilakukan guna menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu strategi tersebut adalah dengan pengembangan sistem pembayaran terkait ekonomi digital.

Terkait hal tersebut, Perry memandang perlunya membentuk Komite Nasional Ekonomi Digital. Salah satu tujuannya adalah agar usaha mikro kecil menengah (UMKM) dapat memanfaatkan platform digital untuk memajukan bisnisnya.

"Kita perlu membuat strategi, bahkan Komite Nasional Ekonomi Digital agar sinergi kebijakan bisa dilakukan untuk mendorong kewirausahaan. Kita mendorong produk UMKM bisa difasilitasi pasar daring," ujar Perry di Gedung DPR MPR RI, Rabu (28/3/2018).

Baca juga: Perry Warjiyo: Saya Orang Desa dari Keluarga Sangat Miskin

Perry menuturkan, inovasi yang dilakukan perusahaan rintisan (start-up), perdagangan daring (e-commerce), dan teknologi finansial (fintech) merupakan hal penting dalam industri keuangan. Oleh karena itu, koordinasi antarlembaga diperlukan untuk meminimalkan kegiatan keuangan di luar lembaga perbankan (shadow banking).

“Agar tidak ada shadow banking. Kegiatan keuangan di luar lembaga bank. Oleh karena itu, kemajuan teknologi harus dikaitkan dengan lembaga keuangan,” ucap Perry. 

Ia menyebut, salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia adalah pemanfaatan industri 4.0 untuk memajukan ekonomi nasional. Selain itu, ekonomi kerakyatan dan UMKM juga harus diberdayakan.

“Indonesia adalah pasar besar ritel. Ini bisa kita manfaatkan untuk menggunakan digital ekonomi dan keuangan digital. Sekarang durian Medan, mangga Probolinggo bisa dipesan dari Jakarta. Produksi UMKM bisa menggunakan pasar daring, pembiayaan UMKM juga bisa melalui fintech," tutur Perry.

Let's block ads! (Why?)

Baca Di sini https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/28/162555326/perry-warjiyo-indonesia-perlu-komite-nasional-ekonomi-digital