[unable to retrieve full-text content]
|
Tuesday, July 31, 2018
Ini Proses Penting Pertamina Rebut Blok Rokan dari Chevron
Chevron Hengkang, Pertamina Kelola Blok Rokan Mulai 2021
Saat ini, PT Chevron Pacific Indonesia mengantongi hak pengelolaan blok migas terbesar di Indonesia itu sejak 1971. Berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), pada semester I 2018, rata-rata produksi minyak Blok Rokan mencapai 207.148 bph atau 97 persen dari target 213.551 bph.
Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengungkapkan pemerintah memilih Pertamina karena alasan komersial.
Dari sisi komersial, Pertamina mengajukan dalam proosalnya bonus tanda tangan sebesar US$784 juta atau sekitar Rp11, 3 triliun. Kemudian, komitmen kerja pasti untuk lima tahun sebesar US$500 juta arau sekitar Rp7,2 triliun. Tak hanya itu, potensi pendapatan negara selama 20 tahun pengelolaan akan mencapai US$57 miliar, atau sekitar Rp825 triliun.
"Insya Allah, potensi pendapatan ini bisa menjadi pendapatan dan kebaikan bagi kita bangsa Indonesia," ujar Arcandra dalam konferensi pers, Selasa (31/7) malam.
Sebenarnya, Chevron telah mengajukan proposal perpanjangan. Namun, Arcandra menyatakan penawaran Pertamina masih lebih tinggi dibandingkan perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu. Sayangnya, Arcandra enggan merinci penawaran Chevron.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Chevron yang telah mengelola blok (Rokan) ini. Semoga Chevron mau berinvestasi di Indonesia untuk blok-blok (migas) lain selain Rokan," ujarnya.
Oleh karena kontrak bagi hasil produksi menggunakan skema gross split, Pertamina juga meminta diskresi sebesar 8 persen dari porsi produksi minyak jatah pemerintah.
Di tempat yang sama, Kepala Satuan Kerja Khusus (SKK) Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (Migas) Amien Sunaryadi menambahkan setelah kontrak bagi hasil produksi (PSC) antara Pertamina dan pemerintah diteken, fokus berikutnya adalah proses transisi melalui kerja sama antara Chevron selaku operator eksisting dengan Pertamina hingga masa kontrak Chevron habis.
Penandatanganan PSC akan dilakukan secepatnya setelah penandatangan dokumen syarat dan ketentuan yang akan diteken dalam beberapa hari ke depan.
Selain itu, setelah pemerintah memberikan 100 persen hak pengelolaan Blok Rokan kepada Pertamina, sesuai ketentuan, pemerintah daerah akan mendapatkan hak partisipasi sebesar 10 persen melalui Badan Usaha Milik Daerah yang ditunjuk. (lav) Baca Di sini https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180731204140-85-318488/chevron-hengkang-pertamina-kelola-blok-rokan-mulai-2021
Meski Bunga Naik, BI Yakin KPR Bisa Tumbuh 13,4 Persen 2018
"Asumsi suku bunga yang kami gunakan adalah suku bunga pasar dengan mempertimbangkan berbagai risiko ke depan," ujar Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Retno Ponco Windarti dalam Seminar Dampak Rileksasi LTV Bagi Sektor Properti dan Perbankan' di Jakarta, Selasa (31/7).
Retno mengungkapkan tren kenaikan suku bunga tidak dapat dihindari di tengah perkembangan pasar keuangan global.
Karena itu, bank sentral menerbitkan kebijakan penyeimbang untuk mendorong permintaan kredit, salah satunya melalui relaksasi kebijakan uang muka (down payment/DP) dengan menerbitkan aturan pelonggaran rasio Loan to Value (LTV).
"Agak berat untuk menjamin suku bunga tidak naik lagi," ujarnya.
Salah satu bentuk relaksasinya, per 1 Agustus 2018, BI menyerahkan ketentuan besaran DP untuk kepemilikan rumah pertama kepada kebijakan masing-masing bank dengan tetap memperhatikan risiko.
Di sisi lain, Retno berharap perbankan di Indonesia bisa lebih efisien sehingga bisa menurunkan Margin Bunga Bersih (Net Interest Margin/NIM) yang masih relatif tinggi.
"Kami, di BI, masih melihat ada beberapa hal yang bisa diefisienkan maka potensi kenaikan suku bunga kredit bisa lebih rendah dari kenaikan suku bunga acuan," ujarnya.
Dari sisi permintaan, lanjut Retno, peluang percepatan laju pertumbuhan KPR di Indonesia masih terbuka lebar. Pasalnya, tingkat utang rumah di Indonesia masih tergolong rendah.
Hal itu tercermin dari Debt to Service Ratio (DSR) Rumah Tangga Nasional yang masih sekitar 10,96 persen atau kurang 30 persen yang merupakan ambang batas risiko.
Sebagai catatan, DSR merupakan perbandingan antara jumlah cicilan dan bunga dibagi dengan total penghasilan utama yang dikurangi oleh beban terkait penghasilan.
"DSR masih rendah. Artinya, kemampuan rumah tangga untuk melakukan kredit konsumsi atau KPR masih sangat tinggi dan itu bisa menjadi peluang bagi kita untuk memicu.
Tak ayal, porsi KPR di Indonesia terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) masih relatif rendah.
Jika dibandingkan dengan negara lain, rasio KPR terhadap PDB di Indonesia pada tahun lalu hanya 2,9 persen. Sebagai pembanding, rasio KPR terhadap PDB di Singapura mencapai 44,8 persen, Malaysia 38,4 persen, Jepang 33,7 persen, Korea Selatan 26,8 persen, dan Thailand 22,3 persen.
Di tempat yang sama, Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Budi Satria menyatakan perseroan tengah berancang-ancang untuk mengerek suku bunga KPR sebesar 0,25 persen. Hal itu dilakukan untuk menjaga NIM perseroan di kisaran 4,5 hingga 4,6 persen.
"Selama enam bulan terakhir kami belum menaikkan suku bunga," ujarnya.
Budi mengungkapkan menaikkan suku bunga sebenarnya merupakan pilihan terakhir bagi perbankan, karena akan berpengaruh pada rasio kredit bermasalah. Namun, perseroan juga perlu memperhatikan kondisi likuiditas.
Berdasarkan hasil simulasi perseroan, lanjut Budi, kenaikan suku bunga KPR sebesar 0,25 persen akan meningkatkan beban cicilan kurang dari Rp100 ribu per bulan bagi nasabah, dengan asumsi rata-rata pinjaman sebesar Rp200 juta hingga Rp300 juta untuk jangka waktu 10 hingga 15 tahun.
"Jadi tambahan cicilan masih tidak terlalu berat," ujarnya.
Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Bidang Perundang-undangan dan Regulasi Properti RealEstate Indonesia (REI) Ignesjz Kemalawarta menilai proyeksi pertumbuhan kredit KPR BI cukup realistis melihat perkembangan bisnis properti yang mulai menggeliat. Terlebih, permintaan untuk rumah tapak juga masih tinggi, terutama dari generasi muda.
"Pertumbuhan sektor properti tahun ini bisa di atas 10 persen," ujarnya. (lav)
Baca Di sini https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180731144451-78-318400/meski-bunga-naik-bi-yakin-kpr-bisa-tumbuh-134-persen-2018Pecahkan Rekor, Tol Japek Elevated Layak Masuk MURI
[unable to retrieve full-text content]
Tak Adopsi GPN, Tiga Bank Diganjar Sanksi
[unable to retrieve full-text content]
Demi Amankan Suplai untuk PLN, Pemerintah Akhirnya Batalkan Rencana Pencabutan Harga DMO Batubara
Laporan Reporter Kontan, Pratama Guitarra
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah akhirnya batal mencabut kebijakan pasokan batubara dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) 25% dan juga patokan harga batubara US$ 70 per ton yang dijual kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Pembatalan rencana pencabutan DMO dan patokan harga itu merupakan upaya PLN kepada pemerintah, supaya suplai batubara dalam negeri kepada PLN tetap terjamin. Dengan begitu, harga listrik kepada pelanggan tidak terganggu.
Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN, I Made Suprateka mengatakan, kedatangan Direktur Utama PLN Sofyan Basir ke Istana Negara untuk memberitahu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa pencabutan batubara DMO dan patokan harga yang sudah ditetapkan senilai US$ 70 per ton bisa tambah membebankan PLN.
Sebab, dilihat dari realitasnya, kebutuhan DMO sebesar 25% cenderung masih kurang untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri atau pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PLN yang ditargetkan tahun ini mencapai 92 juta ton.
“Jika kebijakan itu dicabut, tidak ada yang mensuplai, listrik padam,” terangnya kepada KONTAN, Selasa (31/7/2018).
Selain itu, jika harga patokan dalam negeri juga ikut dicabut, maka kerugian yang ditanggung oleh PLN akan semakin berat.
Baca: Bursa Otomotif Paling Akbar Digelar di Kota Surabaya Pekan Ini
Made mengatakan, beban yang dikeluarkan PLN atas patokan harga itu senilai US$ 3,8 miliar.
Jika yang yang diinginkan pemerintah mencabut harga patokan harga demi mendapatkan devisa, setelah dihitung-hitung melalui pungutan US$ 3 per ton, hanya akan mendapatkan sekitar US$ 1,3 miliar.
“Itu kan sia-sia, malah pemerintah nanti akan melakukan subsidi dari beban sisanya,” tandasnya.
Baca Di sini http://www.tribunnews.com/bisnis/2018/07/31/demi-amankan-suplai-untuk-pln-pemerintah-akhirnya-batalkan-rencana-pencabutan-harga-dmo-batubaraJonan: Jokowi Minta Kewajiban DMO Batu Bara tak Dicabut
PLN mengaku bisa rugi Rp 30 triliun jika DMO dicabut.
REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan tidak akan mencabut kewajiban memasok kebutuhan batu bara dalam negeri atau domestic market obligation (DMO). Pembatalan ini diharapkan membuat kinerja perusahaan listrik negara (PLN) tetap berjalan dengan baik memenuhi kebutuhan listrik masyarakat.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignatius Jonan mengatakan, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi untuk DMO tetap diberlakukan sesuai dengan aturan saat ini. Tidak ada perubahan termasuk pembatalan bagi perusahaan batu bara untuk memasok produksinya ke perusahaan dalam negeri, termasuk PLN.
"DMO Batu bara, arahan Bapak Presiden diputuskan sama, seperti sekarang gak ada perubahan, gak ada PP (peraturan pemerintah) baru, mekanisme harga sama," ujar Jonan seusai mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Selasa (31/7).
Baca juga, Luhut: Rencana Pencabutan DMO Batu Bara tak Bebani PLN.
Jonan menjelaskan, dengan keputusan langsung dari Presiden, semua kinerja perusahaan untuk memasok batu bara ke dalam negeri menggunakan aturan DMO tetap berlaku. Hal ini juga sesuai dengan mandat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara.
Terkait keluhan dari PLN yang menyebut suplai batu bara dari DMO kerap tak dipenuhi penambang, Jonan mengatakan bahwa hal tersebut dikembalikan kepada pelaku industri. Kementerian ESDM hanya menerima laporan untuk kemudian dievaluasi.
Direktur Utama PLN Sofyan Basir, yang juga turut dalam rapat terbatas, menjelaskan, pemerintah memang perlu melindungi kondisi keuangan PLN. Dia menilai, jika DMO ini dicabut, perusahaan listrik tersebut bisa rugi hingga Rp 30 triliun per tahun.
"Ya, kalau sekarang enggak. Kalau dicabut (DMO) dalam rupiahnya (Rp 30 triliun). Kalau sekarang kan enggak dicabut," ujar Sofyan.
Baca Di sini https://republika.co.id/berita/ekonomi/energi/18/07/31/pcqakx377-jonan-jokowi-minta-kewajiban-dmo-batu-bara-tak-dicabutKewajiban Pasokan Batubara untuk PLN Tak Jadi Dihapus, Ini Alasannya
/data/photo/2018/03/06/3329657542.jpg)
BOGOR, KOMPAS.com - Pemerintah tidak jadi menghapus kebijakan mengenai kewajiban domestic market obligation (DMO) atau 25 persen produksi batubara untuk pembangkit listrik yang dioperasikan PT PLN (Persero).
Hal itu diungkapkan Menteri ESDM Ignasius Jonan saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/7/2018).
"Sesuai arahan Bapak Presiden, (DMO) diputuskan sama seperti sekarang. Enggak ada perubahan, enggak ada peraturan pemerintah baru juga, mekanisme harga sama, enggak ada penghapusan," ujar Jonan.
Dengan demikian, 25 persen dari produksi batubara nasional tetap diwajibkan untuk pembangkit listrik yang dioperasikan PLN.
Jonan menegaskan, kewajiban memenuhi kebutuhan batubara bagi PLN merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba.
Baca juga: YLKI Minta Pemerintah Tak Cabut Kewajiban DMO Batu Bara ke PLN
Saat ditanya apakah pelaksanaan kewajiban 25 persen produksi batubara untuk PLN itu saat ini berjalan baik atau tidak, Jonan memastikan bahwa semuanya berjalan baik.
"Kami ini kan menerima laporannya dari PLN. PLN (membutuhkan) kira-kira 20 persen (dari produksi batubara nasional). Artinya bisa kok, selama ini berjalan," ujar Jonan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menambahkan, kebijakan tidak jadi menghapus kewajiban DMO itu salah satunya disebabkan kesulitan keuangan yang saat ini dialami PLN.
"Kalau DMO tidak diberlakukan, implikasinya akan lain lagi. Salah satu (penyebabnya) yakni kondisi keuangan PLN," ujar Darmin.
Baca juga: Asosiasi Minta Pemerintah Tak Buru-buru Tentukan Harga Khusus DMO Batubara
Apabila kebijakan DMO dihapus, maka PLN membeli batubara dengan harga normal sesuai harga pasar. Artinya, anggaran yang digunakan PLN untuk membeli batubara semakin tinggi dibandingkan sebelumnya.
Darmin juga mengatakan, pembatalan rencana kebijakan ini akan diputuskan melalui rapat terbatas berikutnya.
Baca Di sini https://nasional.kompas.com/read/2018/07/31/16390081/kewajiban-pasokan-batubara-untuk-pln-tak-jadi-dihapus-ini-alasannya
Diler Terbesar Honda di Indonesia Resmi Beroperasi
Jakarta - Honda Indonesia kembali melebarkan jaringan penjualannya di Indonesia. Kali ini, PT Honda Prospect Motor (HPM) menggandeng PT Honda Nusantara MT Haryono untuk membuat diler mewah di kawasan MT Haryono, Cawang, Jakarta.
Menariknya, seluruh dinding dari lantai 1 hingga 4 merupakan kaca bening yang memungkinkan mobil display terlihat jelas dari luar showroom. Sedangkan lantai paling bawah ditempatkan sebagai parkiran serta paling atas adalah rooftop.
"Kami bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan Honda," kata Joe Ferry, Presiden Direktur Honda Nusantara MT Haryono.
Berdiri di atas lahan seluas 3.373 m2 dengan 6 tingkat dan dan menawarkan layanan 3S (sales, service, spareparts), diler tersebut menjadi diler terbesar Honda di Indonesia.
"Pembukaan diler Honda Nusantara MT Haryono merupakan wujud komitmen kami dalam menyediakan layanan yang mudah dijangkau oleh konsumen, dan kami akan terus melakukan ekspansi ke kota lainnya untuk melayani lebih banyak orang dan memberikan mereka pengalaman yang menyenangkan saat berkunjung ke diler Honda," papar President Director HPM, Takehiro Watanabe di Jakarta, Selasa (31/7/2018).
Menariknya, seluruh dinding dari lantai 1 hingga 4 merupakan kaca bening yang memungkinkan mobil display terlihat jelas dari luar showroom. Sedangkan lantai paling bawah ditempatkan sebagai parkiran serta paling atas adalah rooftop.
Di diler tersebut ada fasilitas servis yang dilengkapi 8 bay General Repair, 3 bay Perawatan Berkala, 1 bay Quick Service, 1 bay Final Inspection, 1 bay Spooring, 2 bay Washing, 7 Service Parking, dan 6 Reception & Delivery.
 Diler Honda Mobil terbesar di Indonesia Foto: Ruly Kurniawan |
Tak sampai disitu, ruang hiburan juga sudah disediakan mulai dari tempat bermain anak-anak, auditorium untuk meeting, lounge mewah, mini bar, billiard, tenis meja, foosball tables, dan lapangan basket di rooftop gedung.
"Kami bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan Honda," kata Joe Ferry, Presiden Direktur Honda Nusantara MT Haryono.
"Dengan beroperasinya diler di tempat strategis ini kita harapkan bisa menjual 1.000 unit mobil Honda. Patut saya katakan juga, kami akan segera menambah 3 diler baru lagi. Satu di Kalimantan dan sisanya di Jabodetabek," lanjutnya. (ruk/lth)
Baca Di sini https://oto.detik.com/mobil/d-4142898/diler-terbesar-honda-di-indonesia-resmi-beroperasiToyota Mulai Bicara Persiapan Model Baru
TANGERANG, KOMPAS, KOMPAS.com - Lepasnya status duet kembar Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia sebagai mobil LPMV terlaris di Indonesia, memunculkan spekulasi bahwa Toyota dan Daihatsu sedang menyiapkan penyegaran untuk dua produk andalannya itu. Namun anggapan itu dibantah oleh Executive General Manager PT Toyota Astra Motor (TAM) Fransiscus Soerjopranoto.
Menurut Soerjo, Toyota dan Daihatsu sedang menyiapkan produk yang sama sekali baru. Namun Soerjo masih menutup rapat informasi rinci mengenai produk yang dimaksudkannya itu.
"Intinya kita lagi menyiapkan mobil yang belum terpikirkan, belum pernah ada," kata Soejo saat ditemui di Bintaro, Tangerang Selatan, Senin (30/7/2018).
Baca juga: Toyota Tak Menutup Mata Desakan Pembaruan Avanza
Dua unit mobil bekas, masing-masing Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang dijual di diler Ciliwung Motor, Kelapa Dua, Depok, Selasa (13/2/2018).Soerjo mengibaratkan kemunculan produk baru ini akan sama seperti saat Avanza dan Xenia pertama kali muncul pada 2004 silam. Saat itu, belum ada yang sama sekali terpikirkan untuk memunculkan produk LMPV di Indonesia.
"Waktu itu orang masih berpikirnya Kijang. Tiba-tiba Toyota muncul dengan LMPV," ucap Soerjo.
Dari hasil kunjungannya beberapa kali ke Osaka, Jepang, Soerjo menilai perkembangan riset mengenai produk yang dimaksudkannya ini sudah mencapai angka 50 persen. Tidak cuma seputar proses pembuatan mobil, Soerjo menyebut riset yang dilakukan juga mencakup pemetaan ulang terhadap pasar otomotif Indonesia.
Baca juga: Konfirmasi Rumors Perihal DN Multisix dan Masa Depan Avanza-Xenia
"Jadi kalau semua berpikir produk eksisting, Toyota dan Daihatsu tidak berpikir untuk market eksisting. Kita coba create new market," pungkas Soerjo.
Baca Di sini https://otomotif.kompas.com/read/2018/07/31/155734815/toyota-mulai-bicara-persiapan-model-baru
Pemerintah Batalkan Pencabutan DMO
Keputusan pembatalan katanya langsung diambil Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Bogor, Selasa (31/7).
Jonan mengatakan bahwa dalam rapat tersebut Jokowi tetap ingin mekanisme penyediaan batu bara untuk pembangkit listrik PLN tidak berubah. Pasalnya, pengutamaan alokasi batu bara untuk kepentingan dalam negeri sudah menjadi amanat konstitusi.
Di dalam pasal 5 Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 mengatakan bahwa mineral dan batu bara digunakan untuk kepentingan nasional. Aturan ini kemudian dipertegas melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2009.
"Jadi tetap, tidak ada aturan baru, mekanisme harganya juga sama. Tidak ada penghapusan," jelas Jonan ditemui di Istana Bogor, Selasa (31/7).
Ia menjelaskan sejauh ini DMO batu bara yang dialokasikan kepada PLN sudah sesuai dengan kebutuhan perusahaan setrum tersebut.
Kalau pun ada tudingan bahwa DMO itu tidak berjalan sesuai aturan, Jonan telah meminta PLN untuk melapor kepadanya.
"Pemerintah hanya mewajibkan, dan kami menerima laporan dari PLN. Selama ini jalan saja," jelas dia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut bahwa pemerintah masih mengkaji lagi penghapusan DMO. Pemerintah masih perlu mengkaji implikasi kebijakan tersebut secara lebih luas, termasuk dampaknya ke keuangan PLN sendiri.
Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan bahwa penghapusan DMO bisa menambah beban operasional PLN. Hitungan PLN kalau kebijakan tersebut jadi diberlakukan, beban operasional PLN bisa bengkak sampai Rp30 triliun per tahun.
"DMO itu kalau tidak diberlakukan implikasinya akan lain lagi, termasuk keuangan PLN. Jadi saya lebih baik bilang bahwa ini sedang dievaluasi," imbuh Darmin.
Pemerintah berencana untuk menghapus kebijakan DMO batu bara untuk PLN demi mendongkrak nilai ekspor batu bara dan mengamankan defisit transaksi berjalan Indonesia.
Kebijakan tersebut diambil karena saat ini harga batu bara tengah bagus. Data Harga Batubara Acuan (HBA) yang diterbitkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Juli 2018 tercatat US$104,65 per ton atau meningkat dari bulan Juni US$96,61 per ton.
(agt/lav) Baca Di sini https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180731153156-85-318364/pemerintah-batalkan-pencabutan-dmoJika DMO Dicabut, Beban PLN Bisa Bengkak Hingga Rp30 Triliun
Jakarta, CNN Indonesia -- PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mengatakan akan mengalami peningkatan beban operasional pembangkit mencapai Rp30 triliun jika pemerintah tetap menghapus kebijakan penjualan produksi batu bara domestik untuk pembangkit listrik atau Domestic Market Obligation (DMO) batu bara.
"Iya selisihnya cukup besar, berarti kan (tambahan bebannya) besar sekali, mungkin di atas Rp30 triliun per tahun," jelas Sofyan di Istana Bogor, Selasa (31/7).
Jika memang ingin menghapus kebijakan DMO, menurut dia, pemerintah harus memberi subsidi yang layak. Jika tidak, keuangan PLN bisa terganggu. Dalam dua tahun terakhir saja, laba PLN sudah tertekan 71,67 persen dari Rp15,6 triliun pada 2015 menjadi Rp4,42 triliun pada 2017.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Padjaitan menyatakan implementasi perubahan ketentuan pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri sektor ketenagalistrikan atau Domestic Market Obligation (DMO) dan harga khusus batu bara DMO bagi PLN paling cepat berlaku 2019.
Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan angka itu didapatkan dari selisih antara asumsi harga batu bara yang ditetapkan perusahaan saat ini sebesar US$70 per metrik ton dengan harga pasar batu bara.
Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Juli 2018. Harga Batubara Acuan (HBA) tercatat US$104,65 per ton atau meningkat dari bulan Juni US$96,61 per ton.
"Iya selisihnya cukup besar, berarti kan (tambahan bebannya) besar sekali, mungkin di atas Rp30 triliun per tahun," jelas Sofyan di Istana Bogor, Selasa (31/7).
Jika memang ingin menghapus kebijakan DMO, menurut dia, pemerintah harus memberi subsidi yang layak. Jika tidak, keuangan PLN bisa terganggu. Dalam dua tahun terakhir saja, laba PLN sudah tertekan 71,67 persen dari Rp15,6 triliun pada 2015 menjadi Rp4,42 triliun pada 2017.
Ini lantaran kebutuhan batu bara PLN disebutnya cukup besar. Hingga saat ini, ia menyebut PLN sudah membeli 92 juta ton produksi batu bara atau 86,58 persen dari kuota batu bara yang dialokasikan ke PLN tahun ini sebanyak 106,25 juta ton.
"Kami masih tetap berharap DMO ini tidak jadi dicabut," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Padjaitan menyatakan implementasi perubahan ketentuan pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri sektor ketenagalistrikan atau Domestic Market Obligation (DMO) dan harga khusus batu bara DMO bagi PLN paling cepat berlaku 2019.
"Kalau pun (kebijakan) ini nanti jadi, ya paling tahun depan kami baru bisa laksanakan," ujar Luhut di kantornya, Senin (30/7).
Namun, lanjut Luhut, implementasi bisa saja lebih cepat asalkan kajian dan sosialisasi telah tuntas dilakukan kepada seluruh pihak.
"Perlu waktu untuk sosialisasi dan membuat aturan-aturannya," ujarnya.
 Foto: ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi |
Sebelumnya, Pengamat energi Marwan Batubara memperkirakan bahwa pencabutan kewajiban penyaluran batu bara untuk kepentingan dalam negeri (Domestic Market Obligation/ DMO) berpotensi mengganggu kinerja keuangan PT PLN (Persero).
Namun, ancaman peningkatan beban PLN tersebut sebelumnya dibantah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.
"Kita sudah hitung, tidak akan membuat listrik naik. Tidak ada urusannya," katanya.
(lav) Baca Di sini https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180731135443-85-318333/jika-dmo-dicabut-beban-pln-bisa-bengkak-hingga-rp30-triliun
Menurut hitungannya, pencabutan tersebut bisa meningkatkan beban PLN sampai Rp11 triliun dalam waktu lima bulan ke depan.
Marwan menjelaskan beban sebesar Rp11 triliun timbul karena peningkatan biaya operasional seluruhan pembangkit listrik yang dimiliki oleh PLN.
Pasalnya, dengan pencabutan tersebut harga batu bara yang harus dikeluarkan PLN naik. "Saat ini mayoritas pembangkit PLN berbahan bakar batu bara, sekitar 60 persen dari keseluruhan pembangkit listrik nasional," katanya seperti dikutip dari Antara, Selasa (31/7).
Namun, ancaman peningkatan beban PLN tersebut sebelumnya dibantah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.
Ia yakin rencana pencabutan DMO tidak akan membebani keuangan PLN.
"Tidak ada, kami sudah hitung. Tidak ada dampak sama sekali ke PLN. Kami tidak ingin keuangan PLN goyang," katanya di Kemenko Kemaritiman.
Luhut menambahkan, rencana pencabutan DMO batu bara juga tidak akan berdampak pada kenaikan tarif listrik seperti yang dikhawatirkan banyak pihak.
"Kita sudah hitung, tidak akan membuat listrik naik. Tidak ada urusannya," katanya.
Mantan Menko Polhukam itu menyebut rencana pencabutan DMO yang masih akan dikaji itu justru akan memperkuat keuangan PLN.
Lantaran masih dikaji, Luhut menyebut kebijakan mengenai kewajiban penambang batu bara menjual 25 persen hasil produksinya ke pasar lokal masih akan tetap berlaku.
"Saya tegaskan ya. Saya ingin menggarisbawahi jangan ada yang ragu untuk kirim ke PLN. Kirim saja, tidak ada masalah. Kita pasti kasih waktu untuk sosialisasi dan kita pastikan tidak ada yang dirugikan," katanya.
Jokowi Putuskan Skema DMO Batu Bara Tidak Berubah
[unable to retrieve full-text content]
|
23 Saham Tertekan, Indeks Bisnis 27 Turun 2,17% Pada Akhir Sesi I
[unable to retrieve full-text content]
Monday, July 30, 2018
SKK Migas: Blok Rokan diproses Kementerian ESDM
"Hari ini saya tidak mau membicarakan tentang Blok Rokan, karena masih diproses oleh ESDM, jadi nanti juga jangan tanya tentang itu ya," kata Amien Sunaryadi saat berdiskusi di Jakarta, Senin.
Lebih lanjut lagi ketika dikonfirmasi Antara, Amien tidak menjelaskan secara detil bagaimana perkembangan terkini terkait Blok Rokan.
Dalam kesempatan berbeda, pengamat energi Sofyano Zakaria meminta pemerintah menyerahkan pengelolaan Blok Rokan, Provinsi Riau, ke PT Pertamina (Persero) setelah habis kontrak dengan PT Chevron Pasific Indonesia pada 2021.
"Seperti halnya Blok Mahakam, Kaltim, pemerintah seharusnya ngotot tidak memperpanjang Blok Rokan dan selanjutnya menyerahkan ke BUMN, Pertamina, sebagai wujud memenuhi amanat Pasal 33 UUD 1945," katanya.
Pemerintah, lanjutnya, harus membuktikan keberpihakannya kepada kepentingan nasional dengan menyerahkan Blok Rokan ke Pertamina.
Menurut dia, Chevron sudah 50 tahun mengelola Blok Rokan atau sejak 1971, sehingga sudah cukup tepat dialihkan ke negara melalui Pertamina.
Di samping itu, lanjutnya, Pertamina juga sudah berhasil membuktikan mampu mengelola blok terminasi termasuk West Madura Offshore (WMO), Offshore North West Java (ONWJ) dan Mahakam, dengan baik dan telah memberikan manfaat besar bagi negara.
"Pertamina sudah terbukti dan berpengalaman, jadi sangat layak mengelola Blok Rokan," kata Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi).
Sofyano juga mengatakan saat ini produksi minyak dan kondensat Blok Rokan berkontribusi sekitar 25 persen atau sekitar 200.000 barel per hari dari total produksi minyak nasional sebesar 800.000 barel per hari.
Jika produksi Blok Rokan itu dikelola Pertamina, lanjutnya, maka hasil minyak mentahnya bisa masuk ke kilang milik BUMN migas tersebut, sehingga akan menekan impor minyak mentah, sekaligus meningkatkan devisa negara.
"Artinya, kalau dikelola Pertamina, maka Blok Rokan akan makin meningkatkan ketahanan energi nasional," katanya.
Pewarta: Afut Syafril Nursyirwan
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2018
Riau berambisi ikut kelola Blok Rokan
"Kita sudah bersurat bahwa kita ingin ikut serta mengelola Blok Rokan, keterlibatannya melalui Badan Usaha Milik Daerah. Gubernur juga sudah konsultasi dengan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral," kata Asisten II Setdaprov Riau Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Masperi di Pekanbaru, Senin.
Untuk saat ini, pihaknya hanya bisa menunggu keputusan pemerintah pusat. Sedangkan BUMD yang disiapkan adalah PT Sarana Pembangunan Riau dan Riau Petroleum.
Selain itu ada juga PT Bumi Siak Pusako meskipun yang memiliki saham terbesar adalah Pemerintah Kabupaten Siak.
"Kita sudah rapat juga dengan Lembaga Adat Melayu Riau, itu yang sudah dilakukan, sampai di situlah dulu. Tanyalah apa keputusannya ke pemerintah pusat," imbuhnya.
Pemerintah akan memutuskan masa depan Kontrak Kerja Sama Blok Rokan di Riau, setelah periode kontrak Chevron sebagai pengelola lapangan minyak dan gas tersebut habis pada September 2021. Disampaikan bahwa akan diumumkan bahwa pada Selasa (31/7) adalah hari terakhir.
Dalam memutuskan hal ini, Kementerian ESDM telah menerima proposal dari PT CPI dari PT Pertamina (Persero). Chevron sebagai kontraktor petahana mengajukan proposal perpanjangan kontrak Blok Rokan ke pemerintah, pertengahan Juli ini, yang kemudian diikuti oleh perusahaan negara PT Pertamina.
Peluang Chevron untuk memperpanjang kontrak Blok Rokan terbuka setelah pemerintah pada April 2018 menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya. Dalam aturan tersebut, pemerintah memberikan kesempatan kepada kontraktor eksis (pemegang kontrak saat ini) untuk mendapatkan perpanjangan kontrak di blok migas terminasi atau kontrak kerjasamanya telah berakhir.
Blok Rokan adalah lapangan migas berusia tua dengan wilayah kerja seluas 6.264 kilometer (km) persegi. Lapangan Minas dan Duri di Blok Rokan bahkan sudah mulai berproduksi lebih dari separuh abad yang lalu. Saat itu Chevron masih bernama Caltex.
Meskipun lapangan tua dan sudah melewati fase perolehan minyak primer dan sekunder, daya tarik Blok Rokan tetap kuat. Sebagai lapangan migas terbesar di Asia Tenggara serta tingkat produksi yang tetap bersinar selama puluhan tahun, Blok Rokan menjadi incaran Pertamina dan Chevron. Terbukti dua raksasa migas ini siap bertarung memperebutkan hak pengelolaan blok tersebut.
Baca juga: Pengamat: Pemerintah hemat devisa 70 miliar dolar jika Blok Rokan dikelola Pertamina
Baca juga: Pemerintah diminta serahkan Blok Rokan ke Pertamina
Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2018
Di Bawah Kendali Pertamina, Pemerintah Pastikan Tuban Industries (TPPI) Beroperasi Kembali Tahun Ini
[unable to retrieve full-text content]
Nilai Transaksi Kartu Debit GPN Tembus Rp 11,58 Triliun
/data/photo/2017/12/06/2398299118.jpeg)
JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) menyatakan nilai transaksi menggunakan kartu debit berlogo Gerbang Pembayaran Nasional ( GPN) telah mencapai lebih dari Rp 11 triliun. Angka itu didapat dari periode Oktober 2017 hingga Juni 2018.
"Secara riil dari Oktober 2017 sampai Juni 2018 total transaksi lewat kart debit GPN sudah mencapai Rp 11,58 triliun," kata Deputi Direktur Departemen Elektronifikasi dan GPN Aloysius Donanto dalam jumpa pers di Gedung BI, Senin (30 /7/2018).
Nilai transaksi tersebut dihitung sejak awal pengimplementasian kartu debit berlogo GPN pada Oktober 2017. Saat itu, baru ada lima bank yang siap secara infrastruktur untuk menerbitkan kartu debit dengan logo GPN.
Kini, setelah berjalan hampir setahun, sudah terdapat 60 bank yang terkoneksi dengan National Payment Gateway.
"Dari sisi jumlah transaksi, ada di angka 24 juta transaksi secara keseluruhan. Jumlah ini gradual naik, jadi secara transaksi memang besar," imbuh Aloysius.
Besarnya nilai dan jumlah transaksi tersebut diperkirakan terjadi karena efisiensi yang diperoleh ketika bertransaksi menggunakan kartu debit berlogo GPN dibandingkan kartu debit dengan switching asing.
Pasalnya, seluruh pembayaran antar bank akan menjadi satu dan saling terhubung atau membangun sebuah interkonektivitas dan interoperabilitas.
Bukan hanya itu, biaya diskon atau merchant discount rate (MDR) pada tiap transaksi yang biasanya sebesar dua hingga tiga persen bisa berkurang menjadi 0,15-1 persen dengan menggunakan kartu debit GPN.
Baca Di sini https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/30/193000426/nilai-transaksi-kartu-debit-gpn-tembus-rp-11-58-triliun
Prabowo dan SBY Sebut Kemiskinan RI Tinggi, Ini Kata Bos BPS
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/1257625/original/055704200_1465356074-20160608-Wajah-Kepadatan-Penduduk-Yang-Carut-Marut-Fanani-4.jpg)
Liputan6.com, Jakarta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Kecuk Suhariyanto ikut buka suara terkait komentar adanya peningkatan angka kemiskinan di Indonesia, seperti diungkapkan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto dan Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Dia meminta Prabowo menunjukkan data yang menjadi rujukannya bahwa angka kemiskinan meningkat sebanyak 50 persen.
"Angkanya dari mana dulu. Kalau kita ngomong kan harus pakai data kan. Kalau cuma ngomong tidak pakai data ya susah ya. Cek saja data yang ada," ungkapnya ketika ditemui di Kemenkominfo, Jakarta, Senin (30/7/2018).
"Jadi kalau sebuah statement tidak ada datanya agak susah kita mengonfirmasi," imbuhnya.
Kecuk menegaskan bahwa BPS selama ini selalu mengedepankan independensi. Angka kemiskinan yang dirilis BPS selalu didasarkan pada fakta yang ada di lapangan.
"Seperti saya bilang tadi kalau kita kembali ke tahun 1976 siapapun presidennya kan selalu pernah ada kenaikan, ada penurunan, artinya BPS sangat independen. Kita nggak peduli presidennya siapa. Jadi kalau memang naik ya naik, atau miskin," tegas kecuk
Tak hanya Prabowo, Kecuk juga merespons pernyataan Mantan Presiden SBY yang menyatakan masih ada 100 juta orang miskin di Indonesia.
Dia mempertanyakan terkait metode pengumpulan data dan perhitungan yang digunakan hingga memunculkan pernyataan demikian.
"Sekarang kalau kita menghitung, metodenya itu kan harus baku ya. Saya bisa saja bilang penduduk miskin 5 persen. Lho, dari siapa? Ngikutin gua kan gitu. Atau saya bilang penduduk miskin Indonesia 50 persen, dari mana? ya pokoknya ngikutin gua saja. Kan nggak bisa gitu," kata dia.
Kecuk menjelaskan metode yang selama ini dipakai BPS sudah baku dan sesuai dengan standar internasional. Metode itu sudah dikaji serta digunakan di semua negara. "Kayak BPS tadi saya bilang kita bukan BPS yang bikin metodenya tapi mengacu pada handbook of poverty and quality yang dibuat oleh lembaga internasional. diterapkan di negara lain nggak? diterapkan," jelasnya.
"Kalau kita ikuti pendapat pribadi yang standar metodologinya nggak jelas ya gimana. Semua orang kan bisa ngomong versinya masing-masing. Kalau saya sih nggak pernah khawatir, selama metodologi itu sah banyak digunakan di banyak negara dan comparable itu yg paling penting bagi saya," tandasnya.
Baca Di sini https://www.liputan6.com/bisnis/read/3604973/prabowo-dan-sby-sebut-kemiskinan-ri-tinggi-ini-kata-bos-bpsNilai Transaksi HBDI 2018 Ditargetkan Tumbuh 20%
[unable to retrieve full-text content]
Sektor Tambang Sukses Antar IHSG Kembali Tembus Level 6.000
[unable to retrieve full-text content]
|
Sektor Tambang Dorong IHSG ke Level 6.027
Dinda Audriene Muthmainah, CNN Indonesia | Senin, 30/07/2018 16:39 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat pada hari ini, Senin (30/7), di level 6.027 atau naik 0,64 persen (38,8 poin).RTI Infokom mencatat, investor membukukan transaksi sebesar Rp8,01 triliun dengan volume 11,41 miliar lembar saham.
Sementara, perdagangan di pasar reguler hari ini, investor asing tercatat beli bersih (net buy) Rp183,34 miliar.
Sebanyak 217 saham naik, 172 saham turun, dan 126 saham tidak bergerak.
Sementara itu, delapan dari 10 indeks sektoral menguat.
Penguatan terbesar dialami oleh pertambangan yang naik sebesar 2,72 persen.
Sementara, nilai tukar rupiah naik 0,01 persen atau dua poin di Rp14.415 per dolar AS.
Sejak pagi hingga sore ini, rupiah bergerak dalam rentang Rp14.398-Rp14.418 per dolar AS.
Dari Asia, mayoritas indeks saham bergerak melemah.
Kondisi itu ditunjukkan oleh indeks Nikkei225 di Jepang turun 0,74 persen, indeks Kospi di Korsel turun sebesar 0,06 persen, dan indeks Hang Seng di Hong Kong turun 0,25 persen.
Sore ini, mayoritas indeks saham di Eropa bergerak melemah sejak dibuka tadi siang.
Indeks FTSE100 di Inggris bergerak turun 0,23 persen, indeks DAX di Jerman bergerak turun 0,23 persen, dan indeks CAC di Perancis turun 0,31 persen.
Pemerintah Kaji Proposal Blok Rokan oleh Chevron dan Pertamina
TEMPO.CO, Jakarta - Tim Evaluasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) telah selesai mengeksaminasi proposal kontrak Wilayah Kerja Rokan atau Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia dan PT Pertamina (Persero). Jika tak ada aral melintang, rencananya pemerintah akan mengumumkan operator Blok Rokan dalam pekan ini.
Baca: Muncul Petisi Tolak Blok Rokan Dikelola oleh Chevron, Ini Isinya
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto mengatakan evaluasi kedua proposal sudah selesai dilakukan. Namun, keputusan tetap akan diambil setelah ada laporan langsung ke Menteri ESDM Ignasius Jonan.
“Menteri kan sebelum memutuskan membuat tim untuk evaluasi. Kita sampaikan hasilnya ke Pak Menteri (Ignasius Jonan). Yang memutuskan ya Pak Menteri nanti,” ujar Djoko ketika ditemui di kantor Kementerian ESDM, Kamis, 26 Juli 2018. Blok Rokan yang saat ini tengah dikelola Chevron akan habis kontrak pada 2021.
Baca: Luhut Pandjaitan: Chevron Berpeluang Kembali Kelola Blok Rokan
Djoko menjelaskan, laporan atau presentasi ke Menteri ESDM itu akan dilakukan pada Senin ini, 30 Juli 2018. Namun, keputusan belum tentu diambil pada hari Senin ini juga karena bisa jadi Menteri Jonan meminta adanya evaluasi lanjutan.
Namun Djoko enggan membeberkan hasil evaluasi yang telah dilakukan bersama Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar dan Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi tersebut. Yang pasti ada perbedaan proyeksi produksi antara PT Chevron Pacific Indonesia dan PT Pertamina (Persero).
Perbedaan produksi itu, kata Djoko, pada gilirannya membuat Net Present Value (NPV)-nya juga berbeda. “Semuanya dilihat. Kita lihat program komitmen pasti juga, split (bagi hasil)-nya. Kita lihat sesuai Kepmen signature bonus (Keputusan Menteri ESDM No. 1794 K/10/MEM/2018),” tuturnya.
Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 1794 K/10/MEM/2018, bonus tanda tangan dihitung dengan formula 25 persen x (NPV10 persen kontraktor – biaya investasi yang belum dikembalikan – NPV10 persen komitmen kerja pasti). NPV10 persen kontraktor merupakan NPV yang dihitung dari cash inflow dan cash outflowdari kegiatan usaha hulu migas selama periode tertentu dengan discount rate 10 persen yang didasarkan pada program kerja yang disetujui oleh SKK Migas.
Biaya investasi yang belum dikembalikan merupakan biaya investasi yang digunakan untuk meningkatkan dan mempertahankan produksi paling lama 5 tahun sebelum kontrak kerja sama berakhir yang telah diverifikasi dan disetujui oleh SKK Migas. Selanjutnya, komitmen kerja pasti merupakan investasi yang dilakukan oleh kontraktor berdasarkan komitmen yang disepakati untuk peningkatan cadangan dan produksi dalam periode 5 tahun pertama yang disetujui oleh SKK Migas.
Sementara itu, NPV10 persen komitmen kerja pasti merupakan nilai saat ini yang dihitung dari cash outflow pada komitmen kerja pasti dengan discount rate sebesar 10 persen. Besaran bonus tanda tangan paling sedikit US$ 1 juta dan paling banyak US$ 250 juta.
Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan semua aspek menjadi bahan perbandingan kedua proposal, termasuk cara-cara yang akan dilakukan untuk produksi. Dia hanya memastikan akan memilih yang paling menguntungkan negara.
Sebagai catatan, hampir tiap tahun realisasi produksi siap jual (lifting) dari Wilayah Karya (WK) Rokan tercatat unggul dibandingkan WK lainnya. Namun, berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), realisasi lifting blok migas ini pada semester I tahun 2018 disalip oleh Blok Cepu.
Realisasi lifting minyak dari Blok Cepu pada semester I Tahun 2018 tercatat paling tinggi. Dengan capaian 209.922 bph atau sekitar 102,4 persen dari target 205.000 bph, capaian lifting Blok Cepu menyalip lifting Blok Rokan yang tercatat sebesar 207.148 bph atau sekitar 97 persen dari target 213.551 bph.
Selain itu, lifting Blok Cepu tahun ini diproyeksikan mencapai 210.285 bph atau 102,6 persen dari target. Sementara, lifting Blok Rokan milik KKKS PT Chevron Pacific Indonesia ini diprediksi hanya mencapai 205.952 bph atau 96,4 persen dari target.
Baca Di sini https://bisnis.tempo.co/read/1111948/pemerintah-kaji-proposal-blok-rokan-oleh-chevron-dan-pertaminaGelaran Diskon 73 Persen Bakal Ramaikan Asian Games
Hari Belanja Diskon Indonesia ini diselenggarakan di pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia. HBDI ini diselenggarakan pada 8 Agustus-2 September 2018.
Selain untuk memeriahkan Asian Games, HBDI juga diselenggarakan untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus.
"HBDI akan memberikan diskon besar-besaran untuk memuaskan masyarakat berbelanja, sekaligus menyukseskan Asian Games 2018 dan Visit Wonderful Indonesia. Palembang akan menjadi host HBD Indonesia," kata Menpar Arief Yahya dikutip dari Antara.
Menteri Pariwisata Arief Yahya dalam konferensi pers di Gedung Sapta Pesona Kementerian Pariwisata, Jakarta, Senin, berharap acara belanja berskala nasional ini dapat menarik wisatawan mancanegara dan nusantara untuk berwisata kuliner dan berbelanja selama Asian Games 2018 berlangsung.
Pembukaan Hari Belanja Diskon Indonesia ini akan dimulai pada 8 Agustus 2018 mendatang di Benteng Kuto Besar, Palembang.
Program acara diskon
Ajang belanja diskon ini digelar kedua kalinya oleh HIPPINDO.
Ketua Umum HIPPINDO Budihardjo Iduansjah memaparkan ada berbagai program diskon menarik dalam HBDI.
Beberapa di antaranya adalah diskon 73 persen, diskon tambahan 17 persen + 8 persen, Diskon 73 persen untuk orang yang berusia 73 tahun, Hanya Bayar 73 persen minimal transaksi senilai tertentu, "Clearence sale up to" 73 persen, dan lainnya.
Selain pesta diskon, kemeriahan HBDI 2018 di Palembang yang bertemakan "Sriwijaya Great Sale" akan lebih semarak dengan adanya penyelenggaraan Diaspora Sriwijaya Festival pawai budaya (tari, musik dan kostum) khas Sumatera Selatan di area pusat kota, Pempek Expo & Festival Kuliner Khas Palembang yang hadir dengan konsep 'pasar kaget' pempek dan kuliner di berbagai pusat perbelanjaan.
Songket & Designer Expo, Pameran Kebesaran Sriwijaya, Festival Sriwijaya XVII, bahkan pencetakan Rekor Muri Pempek Terbanyak (18.818 buah) juga bakal diadakan sebagai bagian dari HBDI.
Acara ini diharapkan menjadi ajang atraksi pariwisata serta memberikan dampak positif untuk meningkatkan konsumsi daerah, menciptakan peluang lebih besar untuk perkembangan serta kemajuan UMKM, termasuk para pelaku bisnis kreatif. (chs)
Baca Di sini https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180730155754-277-318114/gelaran-diskon-73-persen-bakal-ramaikan-asian-gamesArtikel - Menanti kontrak baru lapangan minyak tersubur
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menerima proposal dari PT Pertamina (Persero) dan PT Chevron Pacific Indonesia terkait dengan pengelolaan Blok Rokan pascaterminasi.
Chevron sebagai kontraktor petahana mengajukan proposal perpanjangan kontrak Blok Rokan ke pemerintah, pertengahan Juli ini. Kemudian diikuti oleh perusahaan negara PT Pertamina, dengan mengajukan penawaran pengambilalihan blok migas terbesar di Tanah Air tersebut.
Peluang Chevron untuk memperpanjang kontrak Blok Rokan terbuka setelah pemerintah pada April 2018, menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya.
Dalam aturan tersebut, pemerintah memberikan kesempatan kepada kontraktor eksis (pemegang kontrak saat ini) untuk mendapatkan perpanjangan kontrak di blok migas terminasi atau kontrak kerjasamanya telah berakhir.
Blok Rokan sesungguhnya adalah lapangan migas berusia tua dengan wilayah kerja seluas 6.264 kilometer (km) persegi. Lapangan Minas dan Duri di Blok Rokan bahkan sudah mulai berproduksi lebih dari separuh abad yang lalu. Saat itu Chevron masih bernama Caltex.
Meskipun lapangan tua dan sudah melewati fase perolehan minyak primer dan sekunder, daya tarik Blok Rokan tetap kuat. Sebagai lapangan migas terbesar di Asia Tenggara, serta tingkat produksi yang tetap bersinar selama puluhan tahun, wajar Blok Rokan menjadi incaran Pertamina dan Chevron. Terbukti dua raksasa migas siap bertarung memperebutkan hak pengelolaan blok tersebut.
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) mencatat realisasi produksi minyak siap jual (lifting) Blok Rokan per Maret 2018, mencapai 212 ribu barel minyak per hari (bph). Dengan produksi sebesar itu, Blok Rokan mendominasi pasokan produksi minyak RI.
Kemampuan produksi Blok Rokan yang mumpuni saat ini ditopang oleh penggunaan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) di lapangan Duri, sumur minyak terbesar blok tersebut. Teknologi ini terbukti ampuh dalam meningkatkan produksi dan memperpanjang usia produktif lapangan-lapangan minyak tua.
Metode EOR yang dipakai di Duri adalah injeksi uap (steamflood). Teknologi ini membuat produksi Lapangan Duri lima kali lebih banyak dibandingkan dengan teknologi konvensional. Chevron mengklaim penerapan injeksi uap di lapangan Duri merupakan yang pertama di Indonesia dan salah satu yang terbesar di dunia.
Teknologi injeksi uap telah diaplikasikan di Duri sejak 1985 untuk meningkatkan produksi minyak berat (heavy oil) dari lapangan tersebut.
Seorang ahli teknik perminyakan yang bekerja di proyek Duri, Ilmy Razanindra, menjelaskan karakteristik minyak Duri sangat kental dan tingkat kepekatannya yang tinggi.
Sifat kental dan pekat tersebut membuat cadangan minyak di dalam sumur Duri sulit dialirkan dan diangkat ke permukaan reservoir dengan teknologi konvensional. Penggunaan injeksi uap akan memudahkan pengambilan minyak kental tersebut.
"Di Duri, uap disuntikkan dekat dengan dasar reservoir melalui sumur injeksi. Uap air naik ke permukaan reservoir. Uap mengalirkan panas ke minyak berat dingin, mengurangi tingkat kekentalan sehingga minyak dapat lebih mudah bergerak untuk dialirkan ke sumur-sumur produksi," ujar Razanindra.
Cara pengambilan minyak dengan injeksi uap dilakukan pula oleh Chevron di Lapangan Kern River, California, yang telah berusia 119 tahun, sejak 1970-an.
Dalam proposal penawaran baru kepada SKK Migas dan Kementerian ESDM, Chevron juga menjanjikan penggunaan teknologi EOR skala penuh (full scale). Penerapan teknologi itu diyakini mampu meningkatkan kapasitas cadangan minyak di Blok Rokan hingga 1,2 miliar barel.
Perusahaan yang berkantor pusat di California, Amerika Serikat (AS), menawarkan investasi senilai total 88 miliar dolar AS (setara Rp1,277 triliun) jika KKS Chevron di Wilayah Kerja Blok Rokan diperpanjang hingga 2041.
Dari komitmen 88 miliar dolar AS, Chevron menawarkan investasi dalam 10 tahun pertama sebesar 33 miliar dolar dan untuk 10 tahun selanjutnya sebesar 55 miliar dolar.
"Untuk investasinya 10 tahun pertama bisa memastikan 500 juta barel minyak dan 10 tahun kedua menghasilkan 700 juta barel," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan usai bertemu dengan Managing Director Chevron IndoAsia Business Unit Chuck Taylor.
Proposal penawaran serupa juga telah diajukan PT Pertamina (Persero) kepada Kementerian ESDM untuk bisa mengambilalih pengelolaan Blok Rokan.
Vice President Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito mengatakan perusahaannya sangat siap mengelola Blok Rokan meskipun sempat mencuat isu adanya masalah keuangan di tubuh BUMN ini.
Pertamina menegaskan mampu menyediakan dana investasi yang dibutuhkan apabila ditunjuk oleh pemerintah sebagai pengelola baru Blok Rokan. Perseroan juga sudah menyiapkan strategi untuk mengalahkan penawaran yang diajukan Chevron.
BUMN migas tersebut menilai potensi pengembangan Blok Rokan sangat menjanjikan.
Dengan produksi sekitar 200.000 barel per hari dan harga minyak yang mencapai 65-70 dolar AS per barel, menurut Adiatma, tidak sulit bagi Pertamina untuk mengatasi pendanaannya.
Untuk pengembangan produksi, Pertamina juga menyatakan kesiapannya mengusung teknologi EOR tingkat lanjut untuk meningkatkan produksi di Blok Rokan.
Adanya dua kandidat tersebut, membuat pemerintah bersikap ekstra hati-hati dalam menentukan pemenangnya. Harus diakui tidak mudah bagi Kementerian ESDM membuat keputusan yang bisa memuaskan semua pihak. Apalagi suhu politik dalam negeri sedang memanas menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Pemerintah memang berkewajiban menjaga kesinambungan kualitas pengelolaan wilayah kerja Blok Rokan yang mencakup kemampuan teknis, finansial, dan memberikan hasil yang lebih besar bagi negara.
Namun, di sisi lain Pertamina juga perlu diberi kesempatan memiliki fondasi yang kuat untuk tumbuh makin besar sehingga diperhitungkan di kancah global.
Segala kemungkinan masih bisa terjadi dalam penentuan KKS Blok Rokan pascaterminasi.
Setidaknya sejumlah opsi bisa dipilih, menerima tawaran kontraktor eksis, menyerahkan ke Pertamina, atau membuka kemungkinan pengelolaan bersama antara Chevron dan Pertamina, sebagaimana yang diusulkan oleh Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan.
Baca juga: Pemerintah diminta serahkan Blok Rokan ke Pertamina
Baca juga: Chevron nilai Blok Siak terkait Blok Rokan
Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2018
Hari Belanja Diskon Indonesia Picu Ekonomi Selama Asian Games
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Brian Priambudi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hari Belanja Diskon Indonesia (HBDI) akan meriahkan perhelatan Asian Games 2018 dan Visit Wonderful Indonesia (ViWI) 2018.
Acara yang didukung oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya tersebut akan diselenggarakan selama 8 Agustus hingga 2 September 2018, di pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia.
Arief berharap acara tersebut bisa menarik wisatawan mancanegara maupun Nusantara.
“Pada HBDI, akan diberikan diskon besar-besaran dan memuaskan masyarakat yang akan belanja. Karena sekaligus untuk menyukseskan Asian Games 2018 dan ViWI 2018. Kami tetapkan Kota Palembang menjadi host HBD Indonesia,” ujar Arief di Kantor Kementerian Pariwisata, Jakarta, Senin (30/7/2018).
Dia mengatakan, perlu adanya kegiatan pendukung seperti HBDI karena untuk menarik minat wisatawan ajang olahraga saja tidak cukup.
"Sehingga kami buat tujuh destinasi dan 75 paket wisata yang terbesar adalah Jakarta-Palembang dengan total wisatawan 170 ribu yang akan datang ke Indonesia," ujarnya.
Arief menegaskan, acara wisata belanja yang akan diselenggarakan di Palembang tidak dapat memakai konsep tradisional secara terus menerus.
Baca: PR Pemerintah Turunkan Tingkat Kemiskinan di Indonesia
Hal tersebut dikarenakan konsep tradisional hanya mampu menyerap USD 1 triliun dari pengeluaran wisatawan.
Maka dari itu dirinya mendorong agar HBDI bisa menggunakan teknologi online untuk mendorong pendapatan yang lebih besar.
“Kami harus mampu membuat keputusan untuk bertahan dan sukses di era transformasi digital, artinya kami harus siap bertransformasi. HBDI online harus menjadi bagian dari perlehatan tahunan ini,” ujar Arief.
Dirinya mengatakan sistem online dapat menjadi potensi keuntungan yang besar, hal tersebut terlihat dari event lainnya yang menggunakan teknologi online seperti Hari Jomblo Internasional di China yang meraup omzet sebesar USD 25 miliar.
Baca Di sini http://www.tribunnews.com/bisnis/2018/07/30/hari-belanja-diskon-indonesia-picu-ekonomi-selama-asian-gamesMuncul Petisi Tolak Blok Rokan Dikelola oleh Chevron, Ini Isinya
[unable to retrieve full-text content]
Daihatsu Ayla Versi Modifikasi Mejeng Ajang GIIAS 2018
JAKARTA - Ajang pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2018 akan dimanfaatkan Daihatsu untuk menampilkan kendaraan versi modifikasi. Langkah ini sama seperti dilakukan Toyota yang akan memboyong produknya yang sudah memiliki sentuhan modifikasi.
Rencana Daihatsu akan memboyong produk modifikasinya, terkuak pada akun instagram @Daihatsuind dengan pesan Coming Soon. Dari tampilannya diketahui mobil tersebut merupakan Daihatsu Ayla versi modifikasi.
BERITA TERKAIT +
"Ya, benar itu merupakan Daihatsu Ayla versi modifikasi yang akan kita bawa di ajang GIIAS 2018," ujar Amelia Tjandra Amelia Tjandra, Marketing Director ADM kepada Okezone Senin (30/7/2018).
Dari ubahan yang tersirat, Daihatsu Ayla ini mengusung ubahan dengan gaya racing. Dimana ubahan pada bumper serta grill besar telah mendapat sentuhan gaya racing. Sisi samping yang biasa digunakan untuk foglamp telah beralih fungsi menjadi airdam.
Mengenai perangkat ubahan yang digunakan, Amel enggan menjelaskan apakah menggunakan produk aftermarket atau perangkat dikembangkan oleh bagian R&D Daihatsu yang menangani modifikasi pada Ayla versi racing ini.
"Semuanya akan kita ungkap saat pameran di GIIAS, seluruh ubahan dan perangkat lengkap akan kita jelaskan disana," tutup Amel.
(muf)
Baca Di sini https://news.okezone.com/read/2018/07/30/15/1929250/daihatsu-ayla-versi-modifikasi-mejeng-ajang-giias-2018Sunday, July 29, 2018
Penukaran ATM dengan Kartu Debit GPN Sudah 30 Persen
[unable to retrieve full-text content]
|
Subscribe to:
Posts (Atom)