Demi Amankan Suplai untuk PLN, Pemerintah Akhirnya Batalkan Rencana Pencabutan Harga DMO Batubara

Laporan Reporter Kontan, Pratama Guitarra 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Pemerintah akhirnya batal mencabut kebijakan pasokan batubara dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) 25% dan juga patokan harga batubara US$ 70 per ton yang dijual kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Pembatalan rencana pencabutan DMO dan patokan harga itu merupakan upaya PLN kepada pemerintah, supaya suplai batubara dalam negeri kepada PLN tetap terjamin. Dengan begitu, harga listrik kepada pelanggan tidak terganggu.

Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN, I Made Suprateka mengatakan, kedatangan Direktur Utama PLN Sofyan Basir ke Istana Negara untuk memberitahu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa pencabutan batubara DMO dan patokan harga yang sudah ditetapkan senilai US$ 70 per ton bisa tambah membebankan PLN.

Sebab, dilihat dari realitasnya, kebutuhan DMO sebesar 25% cenderung masih kurang untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri atau pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PLN yang ditargetkan tahun ini mencapai 92 juta ton.

“Jika kebijakan itu dicabut, tidak ada yang mensuplai, listrik padam,” terangnya kepada KONTAN, Selasa (31/7/2018).

Selain itu, jika harga patokan dalam negeri juga ikut dicabut, maka kerugian yang ditanggung oleh PLN akan semakin berat.

Baca: Bursa Otomotif Paling Akbar Digelar di Kota Surabaya Pekan Ini

Made mengatakan, beban yang dikeluarkan PLN atas patokan harga itu senilai US$ 3,8 miliar.

Jika yang yang diinginkan pemerintah mencabut harga patokan harga demi mendapatkan devisa, setelah dihitung-hitung melalui pungutan US$ 3 per ton, hanya akan mendapatkan sekitar US$ 1,3 miliar.

“Itu kan sia-sia, malah pemerintah nanti akan melakukan subsidi dari beban sisanya,” tandasnya.

Let's block ads! (Why?)

Baca Di sini http://www.tribunnews.com/bisnis/2018/07/31/demi-amankan-suplai-untuk-pln-pemerintah-akhirnya-batalkan-rencana-pencabutan-harga-dmo-batubara