JAKARTA, iNews.id - Kebijakan pemerintah menetapkan libur nasional pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dinilai sangat merugikan pelaku usaha. Padahal, aktivitas industri masih belum berjalan optimal karena terdampak libur panjang saat Lebaran.
Menanggapi hal itu, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) M Hanif Dhakiri akan mengevaluasi secara keseluruhan hari penting yang akan ditetapkan menjadi libur nasional. Hal ini untuk menjawab sejumlah keluhan pengusaha yang merugi karena aktivitas usahanya tak berjalan optimal.
"Ya kita pertimbangkanlah di waktu-waktu mendatang. Kita evaluasi dulu dari libur nasional," ucap Hanif di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Jakarta, Kamis (28/6/2018).
Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jakarta Sarman Simanjorang sebelumnya mengatakan, kebijakan libur nasional saat Pilkada justru menurunkan produktivitas sektor industri. Alhasil, kontribusi sektor industri untuk mendorong perekonomian pun menjadi tak maksimal.
"Bagi kami memang ini sangat mengurangi produktivitas karena kita kemarin sudah termakan dengan libur Lebaran yang begitu panjang,” ujar Sarman.
Dia menyatakan, sektor industri baru bekerja secara normal pada Senin (25/6/2018) lalu. Namun, baru dua hari kembali beraktivitas normal, sektor industri harus menelan pil pahit atas kebijakan pemerintah yang menetapkan Pilkada serentak sebagai libur nasional.
“Artinya efektif kemarin itu adalah baru tanggal 25, baru dua hari masuk tiba-tiba tanggal 27 hari libur lagi. Nah ini menurut hemat kami memang sangat-sangat mengurangi produktivitas,” ujar dia.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sebelumnya juga menilai libur nasional untuk Pilkada tidak mendidik pekerja menjadi produktif. Pasalnya, pemilihan ini hanya berlangsung sebentar dan hanya 17 provinsi yang melakukannya.
Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan, ketidaksetujuannya tersebut sudah disampaikan melalui surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kemudian, ia sudah menyampaikannya keberatannya tersebut ke Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani .
"Kita sudah kirimi surat ke Presiden, pas ngomongin libur Lebaran juga kita sudah bilang ke Bu Puan. Pilkada tahun lalu kita juga sudah minta agar Pilkada tidak menjadi libur nasional karena tidak semua daerah melakukan pemilihan," ucapnya.
Editor : Ranto Rajagukguk
Baca Di sini https://www.inews.id/finance/read/164941/pengusaha-protes-libur-pilkada-menaker-janji-bakal-evaluasi?sub_slug=makro
No comments:
Post a Comment