Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan dengan penandatanganan tersebut, proses pengalihan saham Freeport ke pemerintah sudah selesai. Selanjutnya, kedua belah pihak tinggal menyelesaikan proses transaksi.
Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin menyebutkan transaksi akan dikebut dan dituntaskan paling lambat November mendatang. Dalam proses pengambilalihan saham Freeport, Pemerintah Indonesia harus mengeluarkan dana US$3,85 miliar atau setara Rp57 triliun.
Untuk bisa menyelesaikan transaksi dan memenuhi kebutuhan dana tersebut, Budi menyebut bahwa pihaknya akan memanfaatkan pinjaman 11 bank asing. Bank telah berkomitmen untuk memberikan pinjaman dan proses pencairannya bisa dilakukan November mendatang.
Walaupun proses pengambilalihan saham Freeport sudah menunjukkan banyak perkembangan, namun perkembangan itu dinilai sebagian orang masih mengecewakan.
Pengamat Pertambangan sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies Marwan Batubara bilang ada tiga poin yang harus dicermati dan terus dikritisi dari perkembangan proses pengambilalihan saham Freeport.
Pertama, menyangkut uang sebesar Rp57 triliun yang harus dikeluarkan Pemerintah Indonesia untuk memiliki 51 persen saham Freeport. Harga yang harus dikeluarkan tersebut dinilai terlalu mahal.
Pasalnya, harga yang digunakan untuk membeli saham Freeport sekarang ini mengacu pada perpanjangan kontrak karya Freeport di Indonesia sampai 2041. Padahal, periode kontrak karya Freeport di Indonesia hanya sampai 2021.
"Setelah 2021, itu kan milik kita, kewenangan memperpanjang atau tidak itu ada di kita, kenapa pakai harga acuan untuk 2041, kalau kontrak karya diperpanjang lagi," katanya Jumat (28/9).
 Ilustrasi penandatanganan perjanjian Pemerintah Indonesia dengan Freeport. (CNN Indonesia/Safir Makki). |
Kedua, soal kejahatan lingkungan yang telah dilakukan Freeport di Indonesia. BPK dalam audit Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas penerapan kontrak karya Freeport tahun anggaran 2013-2015 menemukan pelanggaran lingkungan berupa penggunaan kawasan hutan lindung dalam kegiatan operasional mereka tanpa izin.
BPK juga mendapatkan fakta Freeport telah melakukan pencemaran limbah operasional penambangan yang merusak sungai, hutan, muara, dan laut. Kejahatan tersebut telah menimbulkan potensi kerugian negara sebesar Rp185 triliun.
Marwan mengatakan pemerintah perlu tegas meminta pertanggungjawaban Freeport atas kerusakan lingkungan. Tanggung jawab tersebut menurutnya bisa menihilkan beban pemerintah dalam mengambil alih saham Freeport.
"Tapi tidak tahu kenapa sampai sekarang nilai itu juga tidak dipakai untuk melakukan divestasi, hasil audit lembaga resmi negara, jelas hitungannya. Tapi pemerintah menyerah, ada apa ini?" katanya.
Ketiga, berkaitan dengan pembayaran 40 persen saham milik Rio Tinto. Berdasarkan surat Menteri Pertambangan era Presiden Soeharto Ida Bagus Sudjana yang pernah dilihatnya, ia mengungkap bahwa pemerintah menerbitkan izin yang menyebut keterlibatan Rio Tinto dalam pertambangan Freeport hanya di Blok B.
Sampai saat ini, pertambangan yang dilakukan oleh Freeport masih di Blok A. Marwan khawatir kalau isi surat tersebut benar dan nantinya Freeport hanya melakukan eksplorasi di Blok A, pemerintah tidak akan dapat apa-apa.
Pengamat energi UGM Fahmy Radhi mengatakan masalah lain yang perlu juga mendapat perhatian pemerintah adalah mengenai pengendali utama.
Makanya, pemerintah harus memastikan betul nantinya kepemilikan 51 persen saham Freeport oleh Indonesia tidak bodong. Pemerintah, katanya, harus memastikan Indonesia menjadi pengendali setiap keputusan penting dan strategis yang diambil oleh Freeport.
"Kalau pegang 51 persen, tapi apa-apa masih dipegang Freeport ya sama saja," pungkasnya. (bir)
Baca Di sini https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180928164715-85-334038/saat-freeport-di-tangan-jokowi
No comments:
Post a Comment