JAKARTA, KOMPAS.com - Mahalnya harga tiket pesawat dikeluhkan masyarakat belakangan ini.
Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance ( Indef), Abra Talattof memberikan saran bagi pemerintah agar harga tiket pesawat tak membebani masyarakat. Salah satunya dengan mengurangi pajak pertambahan nilai (PPN) bagi Pertamina saat menjual avtur.
"Pertama, mengkaji mengurangi PPN avtur. Jadi pajak pertamabahan avtur di Indonesia 10 persen. Di Singapura 7 persen. Kira-kira bisa enggak Menkeu memberi stimulus untuk PPN avtur dikurangi, minimal kompetitif dengan negara tetangga, supaya hafa avturnya bisa lebih murah," ujar Abra saat dihubungi Kompas.com, Selasa (12/2/2019).
Kedua, lanjut Abra, pemerintah juga perlu mengurangi biaya yang dikenakan otoritas bandara kepada Pertamina saat menjual avtur.
"Pungutan itu menyebabkan ada tambahan ongkos buat Pertamina. Di negara lain informasi yang saya dapat itu enggak ada. Solusinya duduk bersama antara stakeholder kira2 ruang mana yang masih dimungkinkan untuk jadi jalan keluarnya," kata Abra.
Untuk solusi jangka panjangnya, kata Abra, Pertamina harus mengurangi ketergantungan impor minyak. Sebab, saat ini Pertamina, kata dia, harus mengimpor 40 persen minyak mentah untuk memenuhi kebutuhan avtur dalam negeri.
Untuk mengurangi Impor, lanjut Abra, perlu dibangun kilang pengelolaan munyak yang berbasis green energi. Diharapkan, hal tersebut bisa mengurangi impor Pertamina.
"Misalnya dengan minyak kelapa sawit. Supaya impor avtur kita menyusut dan pada akhirnya kita bisa menyediakan harga avtur lebih murah lagi. Poinnya jangan terus merongrong Pertamina," ucap dia.
Baca Di sini https://ekonomi.kompas.com/read/2019/02/13/060627526/ini-saran-indef-agar-harga-tiket-pesawat-bisa-ditekan
No comments:
Post a Comment