Kasus SNP Finance Jadi Bumerang Bagi Industri Multifinance

Jakarta, CNN Indonesia -- Permasalahan pidana yang menjerat PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) dikhawatirkan menjadi bumerang bagi industri perusahaan pembiayaan (multifinance). Ulah curang SNP Finance bisa menurunkan tingkat kepercayaan pemberi modal atas kemampuan perusahaan multifinance mengelola pinjaman.

"Kasus itu akan memengaruhi kepercayaan investor dan perbankan ke industri pembiayaan terutama pemain yang lebih kecil," kata Direktur PT Federal International Finance (FIF) Hugeng Gozali di Jakarta, Rabu (26/9).

Berkaca dari pengalaman pahit SNP Finance, Hugeng mengatakan hal utama yang wajib dipegang oleh perusahaan multifinance adalah transparansi soal manajemen keuangan, baik kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kantor Akuntan Publik (KAP), pemberi modal, dan tentunya perbankan.

Dengan memegang teguh asas transparansi, anak perusahaan Astra Group itu yakin tidak akan disejajarkan dengan SNP Finance.

"Kami sudah menerapkan asas transparansi, jadi kami sangat transparan ke KAP, investor publik, investor obligasi, dan OJK," ujarnya.

Sebelumnya, pendapat serupa juga dikemukakan oleh Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno. Menurutnya, perusahaan pembiayaan mulai kesulitan pencari pendanaan baik dalam bentuk surat utang Medium Term Notes (MTN) maupun pinjaman dari bank umum.

"Sudah pasti, mereka (bank-bank) jadi mikir dong mau kasih pendanaan ke kami ke depannya. Apalagi, 1 tahun-1,5 tahun terakhir ini cari modal cukup sulit. Akan makin sulit lagi ke depannya dengan kasus SNP Finance ini," jelasnya

Untuk diketahui, SNP Finance diduga membobol 14 bank dalam pendanaan kredit yang menimbulkan kerugiaan hingga Rp14 triliun. Pengungkapan 'kenakalan' perusahaan pembiayaan milik Columbia Group itu bermula dari laporan Bank Panin pada awal Agustus 2018 lalu.

SNP Finance juga menyeret kantor akuntan publik yang bertanggung jawab atas audit keuangan perseroan, yaitu Akuntan Publik Marlinna, Akuntan Publik Merliyana Syamsul, dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing, Eny & Rekan (Deloitte Indonesia).

Seluruh akuntan publik itu harus menerima sanksi administratif lantaran belum sepenuhnya mematuhi standar audit profesional akuntan publik dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan SNP Finance.

(ulf/bir)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

Baca Di sini https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180926154116-78-333407/kasus-snp-finance-jadi-bumerang-bagi-industri-multifinance