Sri Mulyani Targetkan Penerimaan Perpajakan Rp 1.786,4 Triliun pada 2019

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan Rp 1.786,4 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2019. Menurut Sri Mulyani angkat tersebut menunjukkan pertumbuhan 15,4 persen dari outlook 2018.

BACA: Sri Mulyani Waspada Rupiah Rp 15 Ribu per Dolar AS di APBN 2019

"Tentu kebutuhan dari negara kita, anggaran tidak semakin mengecil, karena itu kita harus terus menaikkan penerimaan perpajakan, namun target penerimaan perpajakan kita dibuat ambisius, namun realistis, yaitu pada 15,4 persen growth dari outlook 2018," kata Sri Mulyani di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Rabu, 31 November 2018.

Dari angkanya Rp 1.786,4 triliun, kata Sri Mulyani, terdiri dari kepabeanan, pajak, migas, maupun non migas. Menurut dia, jika diilihat dari rata-rata pertumbuhan penerimaan perpahakan 10 tahun terakhir, pertumbuhan menjadi 11 persen.

"Jadi kalau 15,4 persen ini termasuk ambsius. Namun, kita dorong dengan reformasi perpajakan yang sekarang terus dilakukan Ditjen Pajak dan sinergi yang makin baik dengan Ditjen Bea dan Cukai," ujar Sri Mulyani.

BACA: Sri Mulyani: Target Pajak di 2019 Menantang, tapi Realistis

Sri Mulyani mengatakan kontirbusi penerimaan perpajakan terhadap keseluruhan penerimaan meningkat signifikan, dari 74 persen pada 2014, kini penerimaan perpajakan kontribusinya menjadi 82,5 persen. "Ini yang kami sebutkan kenapa tema APBN sehat dan mandiri, karena kita relay more atau lebih pada perpajakan," ujar dia.

Lebih lanjut Sri Mulyani mengatakan meski pajak pertumbuhannya lebih tinggi, namun  banyak menjaga instrumen pajak ramah ke iklim investasi.

"Makanya seperti tax expenditur, tax holiday, tax allowence, dan insentif perpajakan itu adalah hal-hal yang menunjukkan instrumen pajak, selain kita menjaga APBN agar mandiri, tapi juga bisa mendukung investasi," ujar Sri Mulyani.

Sementara itu, kata Sri Mulyani, penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP tahun 2019 ditargetkan mencapai Rp 378,3 triliun atau naik 8,3 persen terhadap perkiraannya di APBN tahun 2018. Menurut dia perubahan regulasi PNBP dengan ditetapkannya UU Nomor 9 tahun 2018 tentang PNBP merupakan tonggak baru perbaikan tata kelola dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan PNBP.

"Kebijakan PNBP tahun 2019 diarahkan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan aset, dengan tetap mengedepankan kualitas pelayanan publik dan menjaga kelestarian," ujar Sri Mulyani.

 

Let's block ads! (Why?)

Baca Di sini https://bisnis.tempo.co/read/1141963/sri-mulyani-targetkan-penerimaan-perpajakan-rp-1-7864-triliun-pada-2019

APBN 2019 Diharapkan Dapat Respons Gejolak Global

APBN bertujuan untuk mendukung investasi dengan fokus pada pembangunan SDM.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengharapkan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019 yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, Rabu (31/10), dapat merespons gejolak ekonomi global dan juga tantangan domestik. APBN 2019 bertujuan untuk mendukung investasi dan daya saing Indonesia dengan fokus pada pembangunan sumber daya manusia.

"Dengan APBN yang sehat, adil, dan mandiri, diharapkan kebijakan fiskal akan mampu merespons dinamika volatilitas global, menjawab tantangan, dan mendukung pencapaian target-target pembangunan secara optimal," ujar Sri Mulyani saat jumpa pers di Jakarta.

Sehat artinya APBN memiliki defisit yang semakin rendah dan keseimbangan primer menuju positif. Adil karena APBN digunakan sebagai instrumen kebijakan meraih keadilan, menurunkan tingkat kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan mengatasi disparitas antar kelompok pendapatan dan antar wilayah.

"Dari sisi kemandirian, APBN 2019 dapat dilihat dari penerimaan perpajakan yang tumbuh signifikan sehingga memberikan kontribusi dominan terhadap pendapatan negara serta mengurangi kebutuhan pembiayaan yang bersumber dari utang," ujar Ani.

APBN 2019 disusun berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,3 persen, tingkat inflasi 3,5 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS Rp 15.000 dan suku bunga SPN 3 bulan 5,3 persen. Asumsi kurs mengalami perubahan signifikan dari draf awal yang ditetapkan sebesar Rp 14.400 per dolar AS, mengingat masih tingginya ketidakpastian global pada 2019. Selain itu, harga ICP minyak diputuskan 70 dolar AS per barel, lifting minyak 775 ribu barel per hari dan lifting gas 1.250 ribu barel setara minyak per hari.

Dari asumsi tersebut, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp 2.165,1 triliun dan belanja negara sebesar Rp 2.461,1 triliun. Dengan postur APBN 2019 itu, maka defisit anggaran ditargetkan mencapai Rp296 triliun atau sekitar 1,84 persen terhadap PDB.

Dari pendapatan negara, penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp 1.786,4 triliun, penerimaan negara bukan pajak Rp 378,3 triliun dan hibah Rp 400 miliar. Sedangkan dari belanja negara, pagu belanja pemerintah pusat ditetapkan Rp 1.634,3 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 826,8 triliun.

Belanja pemerintah pusat ini akan dimanfaatkan untuk membangun sumber daya manusia (SDM), efektifitas perlindungan sosial, pelaksanaan agenda demokrasi, pengadaan infrastruktur, efisiensi birokrasi dan mengantisipasi ketidakpastian. "APBN 2019 disusun secara seksama dan hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi dinamika perekonomian global yang tengah bergerak menuju keseimbangan baru dan prospek domestik ke depan," katanya.

Baca juga, Rapat Paripurna DPR Sepakati RAPBN 2019

Let's block ads! (Why?)

Baca Di sini https://republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/18/11/01/phhpfy370-apbn-2019-diharapkan-dapat-respons-gejolak-global

Ada Indikasi Pelanggaran Lion Air di Balik Pencopotan Direktur Teknik

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Apfia Tioconny Billy

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Lanjutan dari kasus jatuhnya pesawat Lion Air PK-LQP yang sedang menjalani penerbangan JT610, Menteri Perhubungan meminta Direktur Teknik Lion Air Muhammad Asif agar dibebastugaskan.

Pengamat penerbangan, Alvin Lie pun menuturkan pihak Lion Air harus memenuhi arahan dari Kemenhub selaku regulator dan memenuhi persyaratan serta uji kelaikan dalam pengoperasian pesawat.

"Pertama direksi maskapai penerbangan harus megikuti uji kelaikan, harus memenuhi persyaratan Kemenhub," kata Alvin kepada Tribunnews.com, Kamis (1/11/2018).

Alvin juga berpendapat dengan adanya keputusan Menhub membebastugaskan Direktur Teknik karena dalam identifikasi jatuhnya pesawat tersebut diduga Kemenhub termasuk di dalamnya Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menemukan ada potensi pelanggaran dari Lion Air.

"Saya menduga Kemenhub dan KNKT sudah melakukan dokumen perusahaan dalam pemeriksaan ditemukan indikasi potensi pelanggaran kelalaian sehingga diambil langkah itu," ucap Alvin Lie.

Sebelumnya Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menjelaskan keputusan untuk mebebastugaskan Muhammad Asif untuk mempermudah proses pemeriksaan dan memberikan ruang konsentrasi kepada pihak terperiksa.

"Kami punya kewenangan‎, landasan hukumnya ada. Ini bukan pemecatan, ini pembebastugaskan, kalau sudah pemeriksaan, dan dia tidak salah, tidak dibebaskan, ini sementara sampai selesai," ujar Budi di Istana Presiden, Rabu (31/10/2018).

‎Pesawat Lion Air JT 610 rute Soekarno-Hatta - P‎angkal Pinang jatuh di perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat, Senin (29/10/2018).

Pesawat JT-610 ini berangkat dari Bandara Internasional Soekarno Hatta pukul 06.20 WIB, namun tak lama berselang, pukul 06.33 WIB pesawat tersebut hilang kontak.

Di dalam pesawat tersebut terdapat 189 orang yang terdiri dari dua pilot, lima awak kabin, dan 181 penumpang.

Let's block ads! (Why?)

Baca Di sini http://www.tribunnews.com/nasional/2018/11/01/ada-indikasi-pelanggaran-lion-air-di-balik-pencopotan-direktur-teknik

Sri Mulyani Waspada Rupiah Rp 15 Ribu per Dolar AS di APBN 2019

TEMPO.CO, Jakarta - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2019 telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR pada 31 Oktober 2018. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan hal itu menjadi sorotan dan perlu diwaspadai.

BACA: Sri Mulyani Jelaskan Tantangan Ekonomi Global 2019 ke DPR

"Yang jadi sorotan dan perlu kami waspadai adalah nilai tukar rupiah yang asumsi 2019 dilakukan revisi dari Rp 14.400 menjadi arp 15.000 per dolar Amerika Serikat," kata Sri di Gedung Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Rabu, 31 Oktober 2018.

Sri Mulyani mengatakan kalau dari fundamental faktor yang pengaruhi rupiah dari sisi neraca pembayaran menang ada potensi terjadinya capital flow yang tidak sebesar seperti dua tahun lalu dan ini akan mempengaruhi sentimen negatif terhadap rupiah.

"Tapi kalau darii riil exchange rate dari rupiah kita, yaitu faktor yang mempengaruhi dari sisi data beli rupiah kita terutama dari perbedaan antar inflasi rupiah dan dolar, itu perbedaannya tidak terlalu banyak sehingga kita dalam posisi yang under valued," kata Sri Mulyani.

BACA: Pegawai Kemenkeu Korban Lion Air Ini Sempat Gelar Perpisahan

Oleh karena itu, Sri Mulyani melihat kedua hal itu akan relatif balance di 2019. "Tekanan yang di satu sisi menimbulkan sentimen negatif, tapi di sisi lain kita melihat ada potensi stabil dan bertahan," ujar dia.

Sri Mulyani mengatakam juga paham bahwa banyak bank sentral yang mengalami posisi harus melakukan penyesuaian atau adjusment, seperti dari bank sentral AS atau The fed sudah melakukan komunikasi beberapa kali.

"Dan kita lihat sekarang Turki, maupun Argentina, mereka melakukan perubahan dari sisi policy moneternya dalam rangka untuk menjaga juga nilai tukar. Saya rasa dalam hal ini Bank Indonesia juga melakukan tindakan-tindakan untuk jaga nilai tukar rupiah," ujar Sri Mulyani.

Adapun, Sri Mulyani mengatakan besaran asumsi dasar ekonomi makro tahun 2019 ditetapkan pertumbuhan ekonomi 5,3 persen, intiasi 3,5 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp 15.000 per dolar AS, tingkat suku bunga SPN 3 bulan 5,3 persen, harga minyak mentah lndonesia US$ 70 per barel, lifting minyak bumi 775 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi 1.250 ribu barel setara minyak per hari.

 

Let's block ads! (Why?)

Baca Di sini https://bisnis.tempo.co/read/1141923/sri-mulyani-waspada-rupiah-rp-15-ribu-per-dolar-as-di-apbn-2019

Ambisius, Sri Mulyani bidik penerimaan pajak Rp 1.786,4 triliun tahun depan

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan target penerimaan perpajakan pada anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 2019 sebesar Rp 1.786,4 triliun. Angka ini tumbuh 15,4% dari outlook APBN 2018.  

Menkeu mengatakan target ini terbilang ambisius. "Kalau dilihat dari pertumbuhan perpajakan 15,4% ini pertumbuhan yg cukup ambisius tapi realistis. Dirjen Pajak Pak Robert kita harap bisa mencapainya," ungkap Sri Mulyani saat melakukan konferensi pers di DJP, Rabu (31/10).

Target ini didasarkan pada data kontribusi penerimaan pajak yang meningkat sejak tahun 2014. Meningkat dari 74% menjadi 82,5% di tahun 2019.

Untuk mencapai target tersebut, Sri Mulyani mengatakan akan tetap menjaga instrumen pajak tetap ramah investasi.

"Berbagai tax allowance, tax holiday, insentif perpajakan itu hal-hal yag menunjukkan kita mendukung investasi," ungkapnya.

Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan melakukan usaha seperti penguatan pelayanan perpajakan seperti simplifikasi registrasi, perluasan tempat pelayanan perpajakan, perluasan cakupan e-filling dan kemudahan restitusi. Serta meningkatkan kepatuhan pajak.

Kemkeu akan melakukan implementasi AEoI da akses informasi keuangan, ekstensifikasi dan peningkatan pengawasan sebagai follow up tax amnesty, penanganan UMKM melalu Bussines Development Services, "seperti yang kita lakukan tadi dengan BUMN," jelasnya.

Selain itu pihaknya akan melakukan pembenahan basis data serta menerapkan pengawasan wajib pajak berbasis risiko.

Sri Mulyani juga menjelaskan Ditjen Pajak akan melakukan joint program dengan Ditjen Bea dan Cukai.

Sedangkan dari kebijakan kepabeanan dan cukai, pemerintah akan memperbaiki dwelling time, melanjutkan pemberantasan penyelundupan dan penertiban barang kena cukai ilegal seperti rokok dan miras, efisiensi biaya logistik, serta penertiban importir, eksportir dan cukai berisiko tinggi.

"Juga akan melakukan perluasan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) untk industri kecil dan menengah (IKM)," jelas Sri Mulyani.

Selain itu, Sri Mulyani juga akan segera mengenakan barang kena cukai seperti yang sebelumnya kerap dibicarakan di ruang publik, yakni kemasan plastik.

"Kita akan segera menerapkan itu. Dengan kecintaan pada lingkungan yang tinggi, harusnya sadar perlu dikendalikan melalui ini," jelasnya.

Reporter: Benedicta Prima
Editor: Yudho Winarto

Reporter: Benedicta Prima
Editor: Yudho Winarto

Let's block ads! (Why?)

Baca Di sini https://nasional.kontan.co.id/news/ambisius-sri-mulyani-bidik-penerimaan-pajak-rp-17864-triliun-tahun-depan

Bicara di DPR, Sri Mulyani Ungkap Tantangan Ekonomi Pada 2019

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, Indonesia masih akan menghadapi tantangan ekonomi di tahun depan di tengah masih tingginya ketidakpastian ekonomi dunia.

Hal itu disampaikan Menteri Sri Mulyani, saat menyampaikan pandangan akhir pemerintah terhadap Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019 dalam Sidang Paripurna DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta.

“Tantangan nyata pada tahun mendatang adalah perekonomian dunia masih dibayangi oleh ketidakpastian, antara lain bersumber dari Amerika Serikat yang melakukan normalisasi kebijakan moneter, kebijakan fiskal yang pro-cyclical yang menyebabkan kenaikan suku bunga dan imbal hasil surat berharga Amerika Serikat yang berimbas ke seluruh dunia,” ungkap Menteri Sri Mulyani, Rabu (31/10/2018).

Bendahara Negara menuturkan, faktor menguatnya dolar Amerika Serikat dan pengetatatan likuiditas menyebabkan arus modal keluar dari negara-negara emerging yang menyebabkan tekanan pada nilai tukar mata uang berbagai negara, termasuk Indonesia.

Selain itu, meningkatnya eskalasi perang dagang antara Amerika Serikat dengan China, ketidakpastian skenario Brexit serta ketegangan geopolitik di beberapa kawasan dunia, menyebabkan meningkatnya risiko negatif bagi ekonomi global.

“IMF telah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,7 persen dari sebelumnya 3,9 persen,” tutur Menkeu.

Namun demikian, dengan meningkatnya risiko negatif dari perekonomian global, Indonesia, kata Sri Mulyani akan tetap meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian dalam menjaga perekonomian dalam negeri.

“Karena itu, penetapan target-target perekonomian kita harus diperhitungkan secara lebih realistis, menyesuaikan dengan kondisi perekonomian global, sehingga kebijakan fiskal melalui APN 2019 menjadi kredibel dan efektif untuk mendukung peningkatan kesejahteraan yang merata dan penurunan tingkat kemiskinan,” pungkasnya.

Seperti diketahui, dalam sidang paripurna tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019.

Aumsi makroekonomi yang ditetapkan dalam RUU APBN 2019 antara lain, pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,3 persen, inflasi 3,5 persen, nilai tukar inflasi, Rp15.000 per dolar AS, tingkat bunga SPN-3 bulan 5,3 persen.

Harga minyak mentah 70 dolar AS per barel, lifting minyak bumi 775 ribu barel per hari, serta lifting gas bumi 1.250 ribu barel setara minyak per hari. Sementara itu, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp 2.165,1 triliun dan belanja negara sebesar Rp 2.461,1 triliun.

Let's block ads! (Why?)

Baca Di sini http://www.tribunnews.com/bisnis/2018/11/01/bicara-di-dpr-sri-mulyani-ungkap-tantangan-ekonomi-pada-2019

Plt Direktur Teknik Lion Air Enggan Menanggapi Pergantian Jabatan

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Pelaksana Tugas Direktur Teknik Lion Air, Mochammad Rusli enggan menanggapi pergantian jabatan, setelah jatuhnya pesawat Lion Air bernomor penerbangan JT610.

Rusli hanya mengatakan pergantian ini mengikuti arahan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebagai regulator transportasi di Indonesia.

"Saya kurang tahu kalau hal itu. Kami selaku perusahaan swasta tentunya menjalankan apa yang menjadi putusan dari kewenangan Pak Menteri," ujar Rusli saat ditemui media di Tangerang, Banten, Rabu (31/10/2018).

Untuk pemberian jabatan pelaksana tugas yang dijatuhkan padanya, Rusli mengatakan dirinya akan menjalankan tugas sesuai dengan amanah yang diberikan pimpinannya.

Dirinya mengatakan mulai hari ini telah menjalankan beragam tugas sebagaimana jabatan yang di embannya.

"Tadi ada beberapa aktivitas yang saya ikuti. Di antaranya spesial audit yang disampaikan Pak Menhub yang menugaskan kepala inspektor, auditor DKUPPU (Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara)," ujarnya.

Dalam inspeksi tersebut, pemeriksaan meliputi maintenance, engineering, safety department, dan operasi.

Selain itu, dirinya juga menjelaskan mengenai perawatan pesawat Boeing 737-800 Max sesuai dengan manual book dari pihak Boeing.

"Kita bekerja sebagaimana mestinya mengikuti manual book yang ada dari pabrikan," jelasnya.

Sebagai tambahan informasi, Lion Air secara resmi mengganti Direktur Teknik Lion Air, Muhammad Asif yang berlaku sejak 31 Oktober 2018, dan digantikan oleh Muhammad Rusli sebagai pelaksana tugas.

Let's block ads! (Why?)

Baca Di sini http://www.tribunnews.com/nasional/2018/11/01/plt-direktur-teknik-lion-air-enggan-menanggapi-pergantian-jabatan

Sri Mulyani Waspadai Asumsi Makro 2019 Rp15.000 Per Dolar AS

VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, bakal semakin waspada dengan ditetapkannya asumsi makro untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, yang sebesar Rp15.000 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Hal itu diutarakannya, lantaran asumsi makro nilai tukar rupiah yang ditetapkan dalam APBN 2019 tersebut, telah mengalami revisi dari yang sebelumnya ditawarkan pemerintah kepada DPR RI sebesar Rp14.500 untuk 2019.

"Yang jadi sorotan dan perlu kita waspada adalah nilai tukar rupiah yang asumsi 2019, dilakukan revisi," katanya di Gedung Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Rabu 31 Oktober 2018.

Meski begitu, menurutnya, nilai tukar tersebut pada dasarnya akan terus bisa bergerak akibat sentimen negatif pelaku pasar uang terhadap rupiah. Karena, itu pekerjaan rumah pemerintah adalah memastikan kondisi ekonomi domestik terjaga. Terlepas, ada pula ancaman dari faktor global. 

Terutamam kondisi kenaikan suku bunga acuan bank sentral negara-negara maju, khususnya suku bunga bank sentral AS atau Fed Fund Rate. Sentimen itu terus mengakibatkan aliran modal asing keluar dari negara-negara emerging market seperti Indonesia.

Lihat Juga

"Kita (rupiah) dalam posisi undervalued. Tekanan timbulkan sentimen negatif, dan ada potensi untuk stabil dan bertahan. Kami paham bahwa saat ini banyak bank sentral harus lakukan adjustment (suku bunga acuan)," tutur Sri.

Dia pun menegaskan, koordinasi di tataran internasional pun terus dilakukan. Sehingga, dampak negatif ekonomi global dapat diredam. 

"Bank AS sudah lakukan komunikasi beberapa kali. Turki dan Argentina, mereka melakukan dari sisi policy moneter untuk menjaga nilai tukar. Dalam hal ini, BI juga jaga nilai tukar Indonesia," ungkapnya.

Let's block ads! (Why?)

Baca Di sini https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1089936-sri-mulyani-waspadai-asumsi-makro-2019-rp15-000-per-dolar-as

Sri Mulyani Waspadai Asumsi Makro 2019 Rp15.000 Per Dolar AS

VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, bakal semakin waspada dengan ditetapkannya asumsi makro untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, yang sebesar Rp15.000 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Hal itu diutarakannya, lantaran asumsi makro nilai tukar rupiah yang ditetapkan dalam APBN 2019 tersebut, telah mengalami revisi dari yang sebelumnya ditawarkan pemerintah kepada DPR RI sebesar Rp14.500 untuk 2019.

"Yang jadi sorotan dan perlu kita waspada adalah nilai tukar rupiah yang asumsi 2019, dilakukan revisi," katanya di Gedung Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Rabu 31 Oktober 2018.

Meski begitu, menurutnya, nilai tukar tersebut pada dasarnya akan terus bisa bergerak akibat sentimen negatif pelaku pasar uang terhadap rupiah. Karena, itu pekerjaan rumah pemerintah adalah memastikan kondisi ekonomi domestik terjaga. Terlepas, ada pula ancaman dari faktor global. 

Terutamam kondisi kenaikan suku bunga acuan bank sentral negara-negara maju, khususnya suku bunga bank sentral AS atau Fed Fund Rate. Sentimen itu terus mengakibatkan aliran modal asing keluar dari negara-negara emerging market seperti Indonesia.

Lihat Juga

"Kita (rupiah) dalam posisi undervalued. Tekanan timbulkan sentimen negatif, dan ada potensi untuk stabil dan bertahan. Kami paham bahwa saat ini banyak bank sentral harus lakukan adjustment (suku bunga acuan)," tutur Sri.

Dia pun menegaskan, koordinasi di tataran internasional pun terus dilakukan. Sehingga, dampak negatif ekonomi global dapat diredam. 

"Bank AS sudah lakukan komunikasi beberapa kali. Turki dan Argentina, mereka melakukan dari sisi policy moneter untuk menjaga nilai tukar. Dalam hal ini, BI juga jaga nilai tukar Indonesia," ungkapnya.

Let's block ads! (Why?)

Baca Di sini https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1089936-sri-mulyani-waspadai-asumsi-makro-2019-rp15-000-per-dolar-as

Defisit APBN 2019 Dapat Jaga Ketahanan Fiskal Negara

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan kondisi utang Indonesia selama 4 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo- Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pemerintah dikatakan telah mengelola utang dengan baik untuk menghasilkan hal yang produktif.

Selama empat tahun, utang Indonesia tumbuh sekitar Rp 1.329 triliun. Angka ini memang tumbuh jika dibandingkan dengan periode 2012 hingga 2014 sebesar Rp 799,8 triliun. Meski demikian, pertumbuhan utang disertai dengan balanja produktif diberbagai sektor.

"Ada juga yang mempertanyakan apakah utang kita untuk hal yang produktif. Ada beberapa pengamat menyampaikan. Periode 2012 sampai 2014, kenaikan utang antara Rp 799,8 triliun dan periode 2015 sampai 2017 adalah Rp 1.329 triliun. Nominalnya besar, dan orang membuat cerita itu. Sengaja ceritanya diputus di situ saja. Dipakai untuk apakah ini? Lihat sisi belanjanya," ujar dia di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa 23 Oktober 2018.

Sri Mulyani menjelaskan, pada periode 2012 hingga 2014 belanja infrastruktur hanya Rp 456 triliun selama 3 tahun. Saat ini, belanja infrastruktur mencapai Rp 904,6 triliun atau tumbuh dua kali lipat.

Sementara untuk dana pendidikan, bila dulu hanya Rp 983 triliun untuk 3 tahun, sekarang Rp 1.167 triliun atau naik 118 persen.

"Belanja pendidikan kan bukan belanja yang tidak produktif, jadi jangan dilihat cuma infrastruktur. Belanja kesehatan juga naik, dari Rp 146 triliun menjadi Rp 249,8 triliun atau naik 170 persen. Itu juga belanja produktif, walaupun bentuknya bukan jembatan atau jalan. Belanja untuk melindungi masyarakat miskin, jelas produktif," jelasnya.

Selanjutnya, perlindungan sosial pada 2012 hingga 2014 hanya Rp 35 triliun. Saat ini belanja sampai Rp 299,6 triliun, artinya tumbuh 8 kali lipat.

"Makanya kalau dilihat kemiskinan turun, gini ratio makin mengecil artinya makin merata. Wong hasilnya jelas, kok. Penurunan kemiskinan tidak datang begitu saja, tapi melalui program," kata Sri Mulyani.

Selain melakukan pembiayaan terhadap sektor tersebut, pemerintah juga mengalokasikan belanja terhadap transfer ke daerah. Pemerintahan sebelumnya, transfer ke daerah (TKD) hanya Rp 88 triliun, sekarang menjadi Rp 315,9 triliun.

"Ada juga beberapa pengamat yang lupa kami , sering itu tidak dihitung sebagai belanja produktif. Dalam TKD, ada mandatori 25 persen untuk infra, 20 persen untuk pendidikan, 10 persen untuk kesehatan. Kalau TKD dulu hanya Rp 88 triliun, sekarang jadi Rp 315,9 triliun. Kalau mau membandingkan apel dengan apel, tidak hanya tambahan utang. Tapi, bandingkan untuk apanya. Jadi, menggambarkan seluruh cerita secara menyeluruh," kata Sri Mulyani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, dari jumlah belanja tersebut pemerintah tidak mengandalkan utang untuk menopang belanja. Dia menugaskan, utang hanya suplemen sementara bagian utama penopang belanja adalah penerimaan pajak.

"Kalau belanja segitu banyak, apakah APBN tetap baik? Ya buktinya defisit makin kecil, berarti kami membelanjakan lebih banyak dari penerimaan perpajakan. Utang hanya suplemen, bukan yang utama. Penerimaan perpajakan kita jadi backbone perekonomian kita," tandasnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pesan Sri Mulyani di Penghargaan Pajak

Let's block ads! (Why?)

Baca Di sini https://www.liputan6.com/bisnis/read/3681446/defisit-apbn-2019-dapat-jaga-ketahanan-fiskal-negara

Sri Mulyani Bidik Penerimaan Pajak Rp 1.786,4 Triliun di 2019

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan target penerimaan perpajakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2019 sebesar Rp 1.786,4 triliun. Angka ini tumbuh 15,4 persen dari outlook APBN 2018.

Sri Mulyani menyebut dengan target penerimaan negara tersebut diyakini kontribusi penerimaan perpajakan terhadap total pendapatan negara naik menjadi 82,5 persen. Menurutnya selain menjadi sumber utama penerimaan negara, pajak juga akan diarahkan untuk mendorong peningkatan iklim investasi dan daya saing.

"Strategi dan kebijakan perpajakan tahun 2019 adalah dengan melakukan penggalian sumber pendapatan negara dengan tetap melindungi iklim investasi dan daya saing ekspor, serta mendorong tingkat kepatuhan melalui reformasi perpajakan yang lebih sederhana dan transparan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin (31/10).

Selain itu, target penerimaan Kepabeanan dan Cukai tahun 2019 dipatok sebesar Rp 208,8 triliun atau tumbuh 5,7 persen dari outlook APBN 2018.

"Di bidang Kepabeanan dan Cukai pemerintah menerapkan kebijakan teknis antara lain berupa penyempurnaan penggunaan teknologi informasi, intensifikasi kebijakan tarif, serta kelancaran arus lalu lintas barang," jelasnya.

Sedangkan untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2019 ditargetkan mencapai Rp 378,3 triliun atau naik 8,3 persen terhadap perkiraannya di APBN tahun 2018.

Menurut dia, perubahan regulasi PNBP dengan ditetapkannya UU Nomor 9 tahun 2018 tentang PNBP merupakan tonggak baru perbaikan tata kelola dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan PNBP.

"Kebijakan PNBP tahun 2019 diarahkan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan aset, dengan tetap mengedepankan kualitas pelayanan publik

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Let's block ads! (Why?)

Baca Di sini https://www.liputan6.com/bisnis/read/3681414/sri-mulyani-bidik-penerimaan-pajak-rp-17864-triliun-di-2019

Serasa Naik Roller Coaster, Ini Pengakuan Penumpang Lion Air PK-LQP Denpasar-Jakarta Minggu (28/10)

TRIBUNBATAM.id, KARAWANG - Kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 yang notabene masih baru menimbulkan banyak tanda tanya .

Terlebih pesawat Boeing 737 Max 8 dengan nomor registrasi PK-LQP ini merupakan seri termutakhir dan baru terbang selama dua bulan. 

Dua penumpang pesawat tersebut yang menaiki pesawat di penerbangan sebelumnya, yakni dari Denpasar ke Jakarta, sehari sebelumnya menggambarkan apa yang terjadi di pesawat.

Di penerbangan dari Denpasar ke Jakarta yang menggunakan pesawat nahas itu, mereka menceritakan 'tanda-tanda' kalau pesawat tersebut kemungkinan bermasalah.

Baca: Pesawat Naik Turun & Berguncang, Penumpang Lion Air JT610 Denpasar-Jakarta (28/10) Mengaku Histeris

Baca: Cerita Pengalaman Naik Lion Air Viral, Presenter Conchita Caroline Ralat dan Minta Maaf. Ada Apa?

Baca: Diduga Menukik dengan Kecepatan 550 Km/Jam, Ini Hasil Analisa Sementara Kecelakaan Lion Air JT610

Baca: Sebelum Jatuh, Nelayan Ini Lihat Lion Air JT610 Miring Posisi Sayap di Bawah. Begini Pengakuannya

Alon Soetanto dalam wawancaranya kepada TVOne dan dikutip dari ABC.au, pesawat beberapa kali tiba-tiba 'jatuh'.

Insiden itu terjadi beberapa kali di menit-menit awal setelah take off dari Bandara Ngurah Rai, Denpasar, Minggu (28/10/2018) atau kurang dari 24 jam sebelum kecelakaan.

"Sekitar tiga sampai delapan menit setelah take off, saya merasakan pesawat seperti kehilangan tenaga dan tak bisa naik. Itu terjadi beberapa kali selama penerbangan," jelasnya.

"Kami seperti naik roller coaster, beberapa penumpang mulai panik bahkan ada yang muntah."

Pernyataan Alon ini konsisten dengan data penerbangan dari situs pelacakan pesawat.

Dalam data tersebut terungkap kalau kecepatan Lion Air JT-610 tak stabil.

Let's block ads! (Why?)

Baca Di sini http://batam.tribunnews.com/2018/10/31/serasa-naik-roller-coaster-ini-pengakuan-penumpang-lion-air-pk-lqp-denpasar-jakarta-minggu-2810

Menanti Sikap Tegas Jokowi Bekukan dan Audit Lion Air

KLIKSATU.CO.ID | JAKARTA — Pesawat Lion Air JT-610 rute Jakarta-Pangkal Pinang yang membawa 189 orang jatuh setelah sempat mengudara selama 13 menit dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Senin (29/10/2018). Meski hingga kini bangkai pesawat belum ditemukan, diperkirakan kapal terbang dari maskapai berlambang singa itu berada di perairan Karawang.

Peristiwa itu menambah daftar panjang kecelakaan maskapai Lion Air. Dalam lima tahun belakangan, maskapai yang didirikan Rusdi Kirana itu mengalami lima kali kecelakaan.

Pada 13 April 2013, pesawat Lion Air jenis Boeing 737 seri 800 dengan nomor penerbangan JT-904, jalur penerbangan Bandung-Bali, jatuh di perairan saat akan mendarat di Bandara Ngurah Rai pada pukul 15.10 WITA.

Sekitar dua tahun setelahnya, pada 24 April 2015, pesawat Lion Air jenis Boeing 737 seri 900 dengan nomor penerbangan JT-303, rute penerbangan Medan-Jakarta, mengalami insiden terbakarnya mesin pesawat saat baru dinyalakan. Empat orang terluka akibat kejadian ini.

Kemudian pada 5 Januari 2016, pesawat Lion Air jenis Boeing 737 seri 900 dengan nomor penerbangan JT-388, rute penerbangan Jakarta-Pekanbaru mendarat darurat di Bandara Hang Nadim, Batam, karena mengalami kerusakan sayap.

Tak berhenti di situ, pada 15 Mei 2017, pesawat Lion Air jenis Boeing 737 seri 900 dengan nomor penerbangan JT-535 dengan rute penerbangan Solo-Jakarta, pecah ban ketika mendarat di Bandara Soekarno-Hatta.

Pada 1 April 2018 lalu pun, pesawat Lion Air jenis Boeing 737 seri 900 dengan nomor penerbangan JT-600, rute penerbangan Jakarta-Jambi mendarat darurat di Palembang akibat dekompresi.

Rentetan kejadian tersebut, belum lagi ditambah keluhan-keluhan dari konsumen lantaran pelayanan yang buruk. Tercatat lima gugatan hukum dilayangkan konsumen kepada pihak Lion Air dalam 11 tahun ke belakang.

Cabut Izin dan Audit Lion Air

Atas berulangnya permasalahan Lion Air, anggota Komisi V DPR RI Ridwan Bae mendesak pemerintah mencabut izin penerbangan maskapai itu.

“Kalau itu memang dapat merugikan masyarakat Indonesia, pemakai penerbangan ini, maka ya harus cabut izin jangan ragu-ragu buat keselamatan bangsa dan keselamatan masyarakat Indonesia,” kata Ridwan di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/10/2018).

Terlebih, menurut Ridwan, Komisi V DPR RI sudah bosan berulangkali meminta Lion Air memperbaiki sistemnya. “Dan yang terjadi apa? Lion lagi, Lion lagi,” keluhnya.

Hal sama juga disampaikan Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis. Dia menilai izin Lion Air memang bisa dicabut. Sebab menurutnya, kecelakaan-kecelakaan dan keluhan-keluhan konsumen yang terjadi telah menunjukkan pelanggaran pada UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

“Kalau memang begitu ya kami minta supayadiaudit saja. Diaudit, sehingga pemberian flight aproval dan audit keselamatan penerbangan terhadap maskapai Lion Air,” kata Fary di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa kemarin.

Menurut politikus Partai Gerindra ini, laporan konsumen yang pernah dilayangkan ke pengadilan juga bisa menjadi penguat bagi Kemenhub mencabut izin Lion Air.

“Kan laporan-laporan dari masyarakat itu sudah jadi bukti tersendiri,” tegasnya.

Begitu juga Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. Dia mendesak pemerintah Jokowi segera mengaudit perusahaan-perusahaan penerbangan. Ini karena kecelakaan pesawat sering terjadi di Indonesia, terutama melibatkan Lion Air.

“Tentu kami minta kepada pemerintah segera melakukan audit dan investigasi terhadap perusahaan-perusahaan penerbangan, terutama audit terhadap mesin-mesin, yang kedua dicek kembali. Karena ini bukan peristiwa yang pertama kali,” ungkap Bamsoet di Ruang VIP Bandara Soekarno Hatta, Selasa sore.

Bamsoet juga menegaskan kepada pemerintah untuk memperketat izin penerbangan yang ada di Indonesia. Tujuannya agar kenyamanan dan keselamatan konsumen terjamin.

“Kalau betul kondisi (Lion Air JT-610) mesinnya sebagaimana dilaporkan kemarin sudah ada gangguan sehari sebelumnya, tapi masih terbang. Kemudian pemberi izin diperiksa dan diberikan sanksi kalau ada unsur kesengajaan,” ujarnya.

Sanksi Setelah Penyelamatan Korban?

Sejauh ini, pemerintah belum menentukan sanksi bagi Lion Air. Ini diungkapkan Presiden Jokowi.

“Kami belum bicara itu (sanksi),” kata Jokowi usai menemui keluarga korban di Terminal 1B Bandara Soekarno-Hatta, Senin (29/10/2018).

Bagi politikus PDIP tersebut, saat ini yang harus diutamakan ialah memaksimalkan proses pencarian korban pesawat Lion Air JT-610. Sebab korban dan bangkai pesawat tersebut belum ditemukan secara utuh.

“Semuanya saya perintahkan kerja keras malam ini. Kita masih berurusan dengan pencarian korban yang ada di lapangan,” tegasnya.

Hal serupa juga diungkapkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. “Belum. Kami bicara mengenai pencarian dulu,” ujar Budi di Jakarta. [•]

---

Wartawan: Abdullah Kelrey | Editor: Saiful Haris

Bagikan ini:

Let's block ads! (Why?)

Baca Di sini https://kliksatu.co.id/2018/10/31/menanti-sikap-tegas-jokowi-bekukan-dan-audit-lion-air/

Sekalipun Jasad Tak Ditemukan, Penumpang Lion Air dapat Klaim Asuransi

VIVA – Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan, memastikan seluruh korban jatuhnya pesawat Lion Air JT-610 akan mendapatkan klaim asuransi dan uang santunan kepada keluarga. 

Kompensasi atas kecelakaan itu masih menunggu proses identifikasi dengan keluarga yang masih terus dilakukan.

"Saya koordinasi dengan Kepolisian sudah didaftar 148 atau 149 keluarga korban. Kita juga mengidentifikasi DNA dari korban," kata Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, saat ditemui di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu 31 Oktober 2018.

Budi menuturkan, proses pencairan uang asuransi bisa saja dilakukan tanpa perlu menunggu 181 jasad korban lengkap. Jika hasil identifikasi DNA ditemui kecocokan, keluarga selaku hak waris bisa menerima sebagai kompensasi atas kecelakaan.

"Maka, yang kita percayai adalah daftar penumpang sebagai orang-orang yang akan mendapatkan penggantian itu," kata dia.

Senin 29 Oktober 2018, pesawat Lion Air jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat, ketika menuju Pangkal Pinang, Bangka Belitung.

Lihat Juga

Pesawat itu mengangkut 181 penumpang dan tujuh awak kabin, berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, Banten.

Sebelumnya, Direktur Utama Jasa Raharja, Budi Raharjo mengatakan bahwa aparatnya masih memproses administrasi untuk biaya santunan korban kecelakaan pesawat Lion Air JT 610. Proses administrasi dengan mencocokkan data manifes dengan korban serta data keluarga korban.

Dia meminta pihak keluarga korban untuk menyiapkan administrasi untuk biaya santunan itu. Total, kini sudah ada 120 keluarga korban yang tercatat. Jasa Raharja melanjutkan kerja sama dengan RS Polri dan manajemen Lion Air sampai semua ada kepastian dan penyerahan santunan bisa secepatnya.

"Kami sudah lakukan proses administrasi, yaitu mencocokkan antara nama manifes dengan korban yang ada dan juga melakukan pendataan terhadap keluarga korban," ujar Budi di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa 30 Oktober 2018. (asp)

Let's block ads! (Why?)

Baca Di sini https://www.viva.co.id/berita/nasional/1089901-sekalipun-jasad-tak-ditemukan-penumpang-lion-air-dapat-klaim-asuransi

Alasan Menhub Bebastugaskan Direktur Teknik Lion Air Pasca Jatuhnya Boeing 737 Max 8 di Karawang

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Perhubungan akhirnya mengambil tindakan lebih tegas dengan membebastugaskan Direktur Teknik Lion Air Muhammad Asif pasca kecelakaan fatal jatuhnya pesawat Lion Air Boeing 737 MAX 8 nomor penerbangan JT-610 di perairan Karawang, Senin (29/10/2018) lalu.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangan persnya hari ini menyatakan, langkah itu diambil untuk mendukung proses investigasi oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) atas tragedi memilukan ini.

"Kementerian Perhubungan meminta kepada PT Lion Mentari Airlines untuk membebastugaskan sementara Direktur Teknik sampai proses investigasi selesai dilakukan," sebut Nenteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Jakarta, Rabu (31/10/2018).

Baca: Yamaha Luncurkan FreeGo, Kasta Tertinggi Motor Matik Harian di IMOS 2018

“Saat ini, KNKT akan melakukan pemeriksaan (investigasi) terhadap Lion Air. Sehingga, untuk mempermudah dan mendukung dilakukannya pemeriksaan oleh KNKT, maka Kemenhub melalui Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (KPPU) meminta agar direktur teknik dibebastugaskan,” tandas Budi karya Sumadi.

Menhub menjelaskan kebijakan ini diambil setelah melakukan konsolidasi internal dengan jajaran Ditjen Perhubungan Udara.

Baca: Data Lengkap Insiden Kecelakaan Lion Air dari Tahun ke Tahun

“Kami lakukan rapat secara sistematis melibatkan PLT Dirjen Perhubungan Udara dan melibatkan semua direktur dari Kemenhub, serta melibatkan jajaran Otoritas Bandara Soekarno Hatta," ujarnya.

"Dari pengamatan kami, berdasarkan dari jobdesk suatu penerbangan, kelaikan dari satu perusahaan penerbangan menjadi tanggung jawab Direktur Teknik,” lanjutnya.

Baca: Alviani Hidayatul Solikha, Pramugari Lion Air JT 610 yang Jatuh Sempat Tuliskan Caption Ini

Dia mengatakan, kebijakan pembebastugasan bukan berarti pemecatan, tapi pembebastugasan sifatnya sementara.

“Bukan pemecatan, tapi membebastugaskan. Kalau sudah ada pemeriksaan, dan dia tidak salah, tidak dibebaskan. Ini sementara. Sehingga yang bersangkutan bisa konsentrasi membantu proses pemeriksaan yang dilakukan KNKT,” kata dia.

Let's block ads! (Why?)

Baca Di sini http://www.tribunnews.com/bisnis/2018/10/31/alasan-kemenhub-bebastugaskan-direktur-teknik-lion-air-pasca-jatuhnya-boeing-737-max-8-di-karawang

Penjelasan Menhub soal Pencopotan Direktur Teknik Lion Air

Maskapai Penerbangan Lion Air menunjuk Muhammad Rusli sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Teknik Lion Air, menggantikan Muhammad Asif yang sudah dibebastugaskan.

Corporate Communications Strategic of Lion Air, Danang Mandala Prihantoro, mengatakan ini sesuai dengan arahan dan keputusan yang disampaikan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang merupakan regulator penerbangan di Indonesia.

"Lion Air akan melaksanakan arahan dan keputusan Kemenhub untuk merumahkan serta memberhentikan Muhammad Asif yang menjabat sebagai Direktur Teknik Lion Air saat ini. Lion Air telah menunjuk Muhammad Rusli sebagai Pelaksana Tugas Direktur Teknik Lion Air," jelas dia dalam keterangannya, Rabu (31/10/2018).

Dia mengatakan Keputusan ini berlaku efektif mulai 31 Oktober 2018 hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi sebelumnya menyatakan telah meminta Lion Air untuk membebastugaskan direktur teknik perusahaan, menyusul insiden jatuhnya pesawat Lion Air di perairan Tanjung Karawang. 

Pembebastugasan ini sebagai bentuk sanksi atas peristiwa yang menimbulkan korban tersebut. Pembebastugasan Direktur Teknik Lion Air tersebut mulai berlaku hari ini. Selain itu, pembebastugasan tersebut juga dikenakan kepada perangkat teknik yang terkait dengan penerbangan tersebut.

"Hari ini kita akan membebastugaskan Direktur Teknik Lion. Kita bebastugaskan supaya diganti dengan orang yang lain, juga perangkat-perangkat teknik yang waktu itu merekomendasi penerbangan itu," ujar dia di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (31/10/2018).

Budi menyatakan akan mengintensifkan pemeriksaan kelayakan (ramp check) pesawat-pesawat milik [Lion Air.]( 3680737 "") Hal ini guna memastikan tidak ada masalah pada pesawat lain milik maskapai tersebut.

"Kita akan mengintensifkan proses ramp check, khususnya Lion," ucap dia.

Sementara untuk sanksi bagi Lion Air sebagai perusahaan, Budi menyatakan hal tersebut masih akan menunggu hasil penyelidikan dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

"Sanksi yang secara korporasi akan kita berikan setelah ada KNKT," ucap dia.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi belum memutuskan sanksi apa yang akan dijatuhkan kepada Lion usai kecelakaan yang menimpa JT 610.

Let's block ads! (Why?)

Baca Di sini https://www.liputan6.com/bisnis/read/3681171/penjelasan-menhub-soal-pencopotan-direktur-teknik-lion-air

Soal Tuntutan Pembebastugasan Direktur Teknik, Manajemen Lion Air Pilih Pasar ke Pemerintah

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Apfia Tioconny Billy

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pasca kejadian jatuhnya pesawat Lion Air JT-610, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta Direktur Teknik Lion Air Muhammad Asif segera dibebastugaskan dari jabatannya.

Budi mengatakan posisi Direktur Teknik Lion Air Muhammad Asif harus digantikan dengan orang baru, termasuk juga untuk pegawai teknik yang mengurusi pesawat JT-610.

"Hari ini kita akan membebastugaskan direktur teknik Lion. Kita bebas tugaskan supaya diganti dengan orang yang lain, juga perangkat-perangkat teknik yang waktu itu merekomendasi penerbangan itu," papar Budi Karya Sumadi di Jiexpo, Jakarta Pusat, Rabu (31/10/2018).

Menanggapi keputusan tersebut, CEO Lion Group Edward Sirait mengaku akan mengikuti arahan dari Kementerian Perhubungan selaku regulator.

Lalu untuk melaksanakan keputusan tersebut, pihak Lion Air akan berkoordinasi terlebih dulu dengan Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU) untuk mendapatkan legalitas.

Baca: Diminta Menhub Dibebastugaskan, Direktur Teknik Lion Air Hari Ini Masih Bekerja Seperti Biasa

"Kita ikutin arahan Menteri Perhubungan tapi dalam rangka melaksanakan itu kami akan koordinasi nanti dengan DKPPU kan supaya ada legalitasnya," kata Edward kepada Tribunnews.com, Rabu (31/10/2018).

"Namanya nasib orang kan kita musti ada legalitasnya," sambung Edward.

Baca: Sri Mulyani: Indonesia Masih Akan Hadapi Situasi Ekonomi Serba Tidak Pasti Tahun Depan

Kemudian untuk membebastugaskan tersebut pihak Lion Air juga masih mengumpulkan data-data terkait Direktur Teknik.

"Sementara yang saya tangkap katanya dirumahkan, kata dirumahkan ini berarti masih butuh data lebih lanjut itu," kata Edward Sirait.

Pesawat Lion Air dengan Nomor Penerbangan JT 610 rute Jakarta-Pangkal Pinang hilang kontak pada pukul 06.33 WIB, Senin (29/10/2018).

Sebelumnya pesawat telah diberangkatkan dari Bandar Udara Soekarno Hatta pada pukul 06.10 WIB dan jadwal akan tiba di Pangkal Pinang pada Pukul 07.10 WIB.

Pesawat type Boeing 737 Max 8 dengan nomor registrasi PK-LQP itu dilaporkan terakhir tertangkap radar pada koordinat 05 46.15 S - 107 07.16 E.

Dikabarkan pesawat sempat meminta return to base atau kembali ke bandara asal sebelum akhirnya hilang kontak dari radar.

Pesawat tersebut membawa 181 penumpang yang diantaranya terdapat 21 pegawai Kementerian Keuangan, 10 pegawai BPK, 3 pegawai Kementerian ESDM, pegawai PT Timah.

Let's block ads! (Why?)

Baca Di sini http://www.tribunnews.com/bisnis/2018/10/31/soal-tuntutan-pembebastugasan-direktur-teknik-manajemen-lion-air-pilih-pasar-ke-pemerintah

Ini PR Menteri Keuangan Setelah Era Sri Mulyani

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia akan menghadapi era bonus demografi pada tahun 2030 hingga 2045 mendatang. Sehingga, posisi-posisi strategis pemerintahan di era tersebut akan diduduki oleh generasi muda masa kini.

Ekonom senior Dorodjatun Kuncoro Jakti menjelaskan, tanggung jawab yang akan diemban oleh calon Menteri Keuangan di masa yang akan datang tidaklah mudah. Pasalnya, Indonesia harus mampu melepaskan diri dari jebakan middle income trap. Sebab jika tidak, Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar ke-4 di dunia pada tahun 2045 bisa menjadi salah satu negara yang gagal.

"Jadi kalau kita perhatikan tentu janganlah kita selama 60 tahun goes to no where. Jadi tanggung jawab Anda semua ke depan adalah memimpin Indonesia untuk take off sebab kalau tidak Anda akan menjadi the biggest failed state in the world," ujar Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era Kabinet Gotong Royong ketika mengisi seminar peringatan Hari Oeang di Kementerian Keuangan, Rabu (31/10/2018).

Dia menjelaskan, Menteri Keuangan era pasca Sri Mulyani nantinya harus bisa memanfaatkan tingginya simpanan domestik akibat dari jumlah tenaga kerja yang membludak di era bonus demografi. Sebab jika tidak, potensi tersebut jutsru bisa menjadi sumber dari capital outflow lantaran banyaknya tawaran investasi saham, obligasi, emas, bahkan properti yang saat ini sudah bisa dilakukan antar negara.

Baca juga: Sri Mulyani: Kementerian Keuangan Berduka

"Jadi harus diwaspadai karena yang saya khawatirkan justru sebagian dari kita telah mencapai pendapatan per kapita yang bagus itu kemudian malah menjadi penyumbang capital outflow. Sebab kalau itu terjadi risikonya saya perhatikan terjadi bagi generasi berikutnya," jelas Dorodjatun.

Selain itu, Indonesia juga memiliki pasar domestik yang sangat besar. Hal tersebut yang juga menjadi penyebab ekspor Indonesia sulit berkembang. Sehhingga, Indonesia harus bisa memanfaatkan sumber-sumber pendapatan devisa selain ekspor seperti pariwisata.

"Jangan kecewa kita tidak bisa ekspor dengan cepat karena domestic market kita memang besar sekali. Saya kira jangan kuartilah jangan cuma memikirkan ekspor, devisa bisa diperoleh dengan berbagai cara yang lain," ucap dia.

Let's block ads! (Why?)

Baca Di sini https://ekonomi.kompas.com/read/2018/10/31/164300526/ini-pr-menteri-keuangan-setelah-era-sri-mulyani

Lion Air, Singa Udara di Asia Tenggara

[unable to retrieve full-text content]

Lion Air, Singa Udara di Asia Tenggara  BeritaSatu Pendiri Lion Air, Rusdi Kirana, Temui Keluarga Korban dan Meminta Maaf Secara Langsung  Tribunnews Bos Lion Air Rusdi Kirana Muncul, Salami Keluarga Korban JT 610 Sambil Minta Maaf, Janji Beri Uang  Tribun Jabar Rusdi Kirana: Lion Air Siap Terima Sanksi Jika Terbukti Bersalah  Liputan6.com Full coverage

Baca Di sini http://www.beritasatu.com/fokus/kepak-bisnis-lion-air

Sri Mulyani: Indonesia Masih Akan Hadapi Situasi Ekonomi Serba Tidak Pasti Tahun Depan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Syahrizal Sidik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, Indonesia masih akan menghadapi tantangan ekonomi di tahun depan di tengah masih tingginya ketidakpastian ekonomi dunia.

Menteri Sri Mulyani mengemukakan hal itu saat menyampaikan pandangan akhir pemerintah terhadap Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019 dalam Sidang Paripurna DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta.

“Tantangan nyata pada tahun mendatang adalah perekonomian dunia masih dibayangi oleh ketidakpastian, antara lain bersumber dari Amerika Serikat yang melakukan normalisasi kebijakan moneter, kebijakan fiskal yang pro-cyclical yang menyebabkan kenaikan suku bunga dan imbal hasil surat berharga Amerika Serikat yang berimbas ke seluruh dunia,” ungkap Menteri Sri Mulyani, Rabu (31/10/2018).

Baca: Kawasaki Luncurkan New Ninja Model Year 2019 dengan Smart Key di IMOS 2018

Bendahara Negara menuturkan, faktor menguatnya dolar Amerika Serikat dan pengetatatan likuiditas menyebabkan arus modal keluar dari negara-negara emerging yang menyebabkan tekanan pada nilai tukar mata uang berbagai negara, termasuk Indonesia.

Selain itu, meningkatnya eskalasi perang dagang antara Amerika Serikat dengan China, ketidakpastian skenario Brexit serta ketegangan geopolitik di beberapa kawasan dunia, menyebabkan meningkatnya risiko negatif bagi ekonomi global.

Baca: Untuk Pertama Kalinya, AHM Tampilkan Motor Konsep Honda PCX Electric di IMOS 2018

“IMF telah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,7 persen dari sebelumnya 3,9 persen,” tutur Menkeu.

Namun demikian, dengan meningkatnya risiko negatif dari perekonomian global, Indonesia, kata Sri Mulyani akan tetap meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian dalam menjaga perekonomian dalam negeri.

“Karena itu, penetapan target-target perekonomian kita harus diperhitungkan secara lebih realistis, menyesuaikan dengan kondisi perekonomian global, sehingga kebijakan fiskal melalui APN 2019 menjadi kredibel dan efektif untuk mendukung peningkatan kesejahteraan yang merata dan penurunan tingkat kemiskinan,” pungkasnya.

Seperti diketahui, dalam sidang paripurna hari ini, Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019.

Aumsi makroekonomi yang ditetapkan dalam RUU APBN 2019 antara lain, pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,3 persen, inflasi 3,5 persen, nilai tukar inflasi, Rp15.000 per dolar AS, tingkat bunga SPN-3 bulan 5,3 persen. harga minyak mentah 70 dolar AS per barel, lifting minyak bumi 775 ribu barel per hari, serta lifting gas bumi 1.250 ribu barel setara minyak per hari. Sementara itu, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp 2.165,1 triliun dan belanja negara sebesar Rp 2.461,1 triliun.

Let's block ads! (Why?)

Baca Di sini http://www.tribunnews.com/bisnis/2018/10/31/sri-mulyani-indonesia-masih-akan-hadapi-situasi-ekonomi-serba-tidak-pasti-tahun-depan

Ini Alasan Menhub Bebastugaskan Direktur Teknik Lion Air

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya membebastugaskan Direktur Teknik Lion Air Muhammad Asif agar yang bersangkutan fokus menjalani pemeriksaan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) terkait jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 di tanjung Karawang.

Budi mengatakan, pihaknya sudah melakukan rapat secara sistematis melibatkan semua direktur dari Kemenhub serta otoritas bandara Soekarno-Hatta sebelum mengambil keputusan ini.

"Dari pengamatan kami dan berdasarkan dari jobdesk satu penerbangan, kelaikan dari satu perusahaan penerbangan adalah Direktur Teknik," kata Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (31/10/2018).

Baca juga: 28 Sampel DNA Korban Lion Air Dibawa ke RS Polri Jakarta untuk Diidentifikasi

"Sehingga untuk mempermudah dilakukan pemeriksaan, maka direktur teknik dibebastugaskan agar pemeriksaan dilakukan dengan baik dan terang benderang prosedur apa yang benar dan yang salah," tambah Budi.

Menurut Budi, nantinya pemeriksaan ini akan dilakukan KNKT. Jika nantinya KNKT menyimpulkan Muhammad Asif tidak bersalah, Lion Air bisa mengembalikan posisinya.

"Bukan pemecatan, ini pembebastugasan. Kalau sudah ada pemeriksaan, dan dia tidak salah, tidak dibebaskan. Ini sementara," kata dia.

Budi menegaskan bahwa Kemenhub mempunyai kewenangan untuk melakukan pembebastugasan ini. Selain posisi direktur teknik Lion Air, seluruh pihak terkait atau perangkat teknis yang berhubungan dengan penerbangan JT 610 juga diganti. 

"Kami punya kewenangan," tegas Budi.

Baca juga: Kecelakaan Lion Air JT 610, Vibrascope Diturunkan Bantu Pencarian

Pesawat Lion Air JT 610 rute Soekarno-Hatta -Pangkal Pinang jatuh di perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat, Senin (29/10/2018).

Pesawat JT-610 ini berangkat dari Bandara Internasional Soekarno Hatta pukul 06.20 WIB, namun tak lama berselang, pukul 06.33 WIB pesawat tersebut hilang kontak. 

Di dalam pesawat tersebut terdapat 189 orang yang terdiri dari dua pilot, lima awak kabin, dan 181 penumpang.

Let's block ads! (Why?)

Baca Di sini https://nasional.kompas.com/read/2018/10/31/16010371/ini-alasan-menhub-bebastugaskan-direktur-teknik-lion-air

Sri Mulyani Jelaskan Alasan Pemerintah Ngotot Bangun Infrastruktur

JawaPos.com - Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia cukup gencar dalam membangun infrastruktur di dalam negeri. Hal itu dilakukan sebagai klaim bahwa peran infrastruktur sangat penting dalam roda perputaran ekonomi. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, pembangunan itu dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika yang terjadi di masyarakat. Melalui pembangunan infrastruktur, sejumlah dinamika yang terjadi diharapkan dapat diselesaikan.

"Jadi sebetulnya sekarang ini Pak Jokowi dan para menteri itu, cara kita bekerja trying to conect eh ini ada dinamika masyarakat. There are so many idea coming from there," ujarnya di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (31/10).

Dia mencontohkan, pada kondisi saat ini, generasi milenial cukup akrab dengan teknologi berbasis digital atau online. Secara keseluruhan, Sri Mulyani menilai bisnis tersebut sangat membutuhkan pembangunan infrastruktur. Sebab, meski infrastruktur onlinenya sudah ada, dalam hal ini marketplace, namun bisnisnya tidak akan berjalan tanpa adanya akses jalan. 

"Tadi dikatakan, seorang korban tsunami Aceh dia bisa connect to market dengan dia dedicate pikiran dan skill nya untuk memproduksi kripik yang bagus kualitasnya, dan diupload tokopedia. Itu butuh infra tokped sebagai marketplace, tapi juga infrastruktur jalan raya maupun airport untuk connect mereka terhadap marketnya," tandasnya.

(hap/JPC)

Let's block ads! (Why?)

Baca Di sini https://www.jawapos.com/ekonomi/31/10/2018/sri-mulyani-jelaskan-alasan-pemerintah-ngotot-bangun-infrastruktur

Direktur Teknik dan Sejumlah Teknisi Lion Air Dicopot dari Jabatannya

JAKARTA, (PR).- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mencopot direktur teknik dan sejumlah pegawai teknisi Lion Air saat menangani penerbangan pesawat JT 610 rute Jakarta-Pangkalpinang yang mengalami kecelakaan.

"Hari ini kami bebastugaskan dari jabatan dan tugas-tugasnya. Perangkat-perangkat teknik yang waktu itu merekomendasi penerbangan itu juga dibebastugaskan," kata Budi Karya Sumadi di Kemayoran Jakarta, Rabu 31 Oktober 2018.

Budi Karya Sumadi menyatakan, alasan pencopotan dan pembebatugasan direktur dan personel teknik lainnya disebabkan terjadinya kecelakaan pesawat Lion Air JT 610 Senin 29 Oktober 2018.

Selain melakukan pencopotan, Budi Karya Sumadi juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penerbangan bertarif murah atau LCC (low-cost carrier).

Keberadaan LCC sebenarnya merupakan hal yang biasa di dunia penerbangan dan tidak salah.

"LCC merupakan kebutuhan, bukan LCC yang salah, tapi bagaimana kita meningkatkan keselamatan terhadap penerbangan," kata Budi Karya Sumadi seperti dilaporkan Antara.

Sebelumnya dia menjelaskan bahwa sertifikat pesawat Lion Air JT 610 masih valid dan memenuhi persyaratan untuk dapat terbang.

"Dengan mengacu kepada data-data yang ada, proses pemberian Certificate of Airworthiness dan Certificate of Registration kami lakukan dengan mengacu kepada persyaratan keselamatan penerbangan yang berlaku. Hingga hari kejadian, dokumen-dokumen dimaksud dinyatakan masih valid," kata dia.

Budi Karya Sumadi mengatakan, dalam masa berlakunya Certificate of Registration ada suatu proses yang harus dikerjakan pihak operator (Lion Air) berkaitan dengan kelaikan pesawat terbang yang mengacu pada prosedur dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara seperti perawatan berkala dan lain lain.

Dalam masa itu memang ada suatu proses yang harus dikerjakan oleh operator berkaitan dengan kelaikan udara masing-masing pesawat dan itu mengacu kepada prosedur yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan.

Di tempat terpisah, Direktur Kesiapsiagaan dan Latihan Basarnas Didi Hamzar mengatakan, tim pencarian dan pertolongan gabungan mendeteksi objek di dasar laut yang diperkirakan bagian besar dari pesawat Lion Air JT 610.

"Dalam radius pencarian hari ini, ada saksi dan sonar yang mendeteksi objek yang diperkirakan target yang dicari," kata Didi Hamzar.

Informasi dari saksi dan objek yang terdeteksi oleh sonar akan diselami tim berjumlah 100 orang.

Terdapat lima titik penyelaman yang berada di sekitar perairan Tanjung Pakis, Karawang. Kedalaman laut di area pencarian berkisar 30 meter hingga 35 meter.

"Akan dipastikan dulu objek yang terdeteksi. Kami tim pencarian tidak boleh berandai-andai," katanya.

Menurut Didi Hamzar, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kepala Basarnas M Syaugie menuju lokasi pencarian menggunakan KRI Ngurah Rai untuk memastikan informasi dari saksi mata tersebut.***

Let's block ads! (Why?)

Baca Di sini http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2018/10/31/direktur-teknik-dan-sejumlah-teknisi-lion-air-dicopot-dari-jabatannya-432463

Menhub Berhentikan Direktur Teknik Lion Air, Manajemen Tunjuk Plt

JAKARTA, KOMPAS.com - Manajemen Lion Air Group menunjuk Muhammad Rusli sebagai Pelaksana Tugas Direktur Teknik Lion Air, menggantikan yang terdahulu setelah diberhentikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Budi memberhentikan Muhammad Asif sebagai mantan Direktur Teknik Lion Air karena pesawat JT-610 kecelakaan jatuh ke laut pada Senin (29/10/2018).

"Lion Air akan melaksanakan arahan dan keputusan Kemenhub untuk merumahkan serta memberhentikan Muhammad Asif yang menjabat sebagai Direktur Teknik Lion Air saat ini," demikian keterangan tertulis dari Corporate Communications Strategic of Lion Air, Danang Mandala Prihantoro, melalui keterangan tertulis kepada Kompas.com, Rabu (31/10/2018) siang.

Danang menjelaskan, dari pemberhentian Asif, Lion Air sekaligus menunjuk Rusli menjadi Pelaksana Tugas Direktur Teknik untuk sementara ini.

Baca juga: Menhub: Direktur Teknik Lion Air Dibebastugaskan

Keputusan tersebut berlaku per hari ini hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Namun ketika ditanya mengenai jabatan Rusli sebelumnya, Danang belum menjelaskan lebih lanjut. Selain mengganti Direktur Teknik, Lion Air juga meninjau ulang seluruh perangkat terkait yang berhubungan dengan penerbangan pesawat JT-610 rute Jakarta-Pangkal Pinang.

Let's block ads! (Why?)

Baca Di sini https://ekonomi.kompas.com/read/2018/10/31/150100326/menhub-berhentikan-direktur-teknik-lion-air-manajemen-tunjuk-plt

Lion Air: Sore Ini, Bantuan Uang untuk Keluarga Korban Cair

Setiap keluarga korban pesawat Lion Air JT610 akan mendapat bantuan Rp 5 juta

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pihak manajemen Lion Air Group mengatakan pada sore ini, Rabu (31/10), perusahaan akan menyerahkan bantuan sebesar Rp 5 juta untuk setiap keluarga penumpang yang menjadi korban jatuhnya pesawat Lion Air JT 610. Bantuan tersebut merupakan inisiatif perusahaan demi membantu biaya hidup keluarga yang sedang menanti nasib keluarganya.

"Ini sifatnya kebijakan langsung dari Pak Rusdi Kirana (pemilik Lion Air, red). Rencana sore ini akan diserahkan ke masing-masing keluarga," kata Publik Relation Lion Air Group Ramaditya Handoko di Crisis Centre Hotel Ibis, Cawang, Jakarta Timur, Rabu (31/10) siang.

Ia mengatakan, penyerahan kepada keluarga akan dipandu langsung oleh family assistant yang disiapkan oleh manajemen. Masing-masing family assistant mendampingi satu hingga tiga keluarga korban kecelakaan jatuhnya Lion Air JT 610.

Rama menjelaskan, hingga hari ketiga penanganan kecelakaan pihak Lion Air telah telah melakukan reservasi 85 kamar di Hotel Ibis, Cawang untuk keluarga korban. Setiap kamar diisi oleh satu keluarga penumpang.

Rama mengatakan, sesuai peraturan pemerintah maskapai wajib memfasilitasi dua orang untuk masing-masing keluarga korban. Namun, Lion Air tidak membatasi jumlah keluarga sehingga rata-rata kamar diisi antara dua hingga lima orang.

Menurut Rama, seluruh anggota keluarga akan dibiayai selama penginapan, transportasi mobilitas ke RS Polri, hingga biaya hidup. "Ini untuk waktu yang belum ditentukan. Kita harapkan proses evakuasi dan identifikasi korban nanti segera selesai," kata dia.

Sebelumnya, pada Selasa (30/10) pemilik Lion Air Group, Rusdi Kirana memastikan akan memberikan santunan sebesar Rp 5 juta per keluarga. Kebijakan tersebut diputuskan setelah Rusdi mengunjungi langsung para anggota keluarga yang berada di hotel Ibis, Cawang.

Selain itu, jika jenazah ditemukan, manajemen juga menyalurkan biaya pemakaman sebesar Rp 25 juta. "Ini semua diluar klaim asuransi, klaim Jasa Raharja, dan diluar klaim asuransi kita," kata Duta Besar Indonesia untuk Malaysia itu.

Ia pun berharap, semua bantuan yang diberikan oleh manajemen perushaan akan meringankan beban keluarga. Rusdi memahami insiden kecelakaan tersebut memberikan luka yang berat dan mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan.

"Saya memahami tapi saya mencoba melakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan," tuturnya.

Let's block ads! (Why?)

Baca Di sini https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/10/31/phgc88383-lion-air-sore-ini-bantuan-uang-untuk-keluarga-korban-cair

Direktur Lion Air Dirumahkan untuk Permudah Pemeriksaan KNKT

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perhubungan Budi karya Sumadi menegaskan keputusan membebastugaskan direktur teknik Lion Air untuk mempermudah proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Dengan demikian, pemeriksaan teknis terkait jatuhnya Lion Air JT-610 bisa lebih komprehensif.

Keputusan ini, lanjut Budi Karya, merupakan hasil rapat sistematis yang melibatkan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan otoritas Bandara Soekarno-Hatta. Sesuai hasil rapat disebut bahwa direktur teknik bertanggung jawab atas kelaikan pesawat.

"KNKT akan melakukan pemeriksaan terhadap Lion Air. Untuk mempermudah pemeriksaan, maka direktur teknik dibebastugaskan. Agar pemeriksaan dilakukan dengan baik dan terang benderang semua prosedur yang dilakukannya," kata Budi ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (31/10).

Namun, ia menampik jika pembebastugasan ini disebut pemecatan. Sebab, nasib direktur teknik nantinya akan ditentukan usai investigasi KNKT. Bila memang Lion Air sudah melaksanakan prosedur secara benar, maka direktur teknik bisa bertugas kembali.

Dengan kata lain, masa bebas tugas direktur teknik adalah hingga pemeriksaan selesai. Untuk durasi pemeriksaan, ia menyerahkan segalanya ke KNKT. Sembari diperiksa, Lion Air diperkenankan untuk mengganti sosok direktur teknik yang ada.

Hanya saja, Budi Karya tak menyebut lebih rinci dasar hukum yang melandasi kewenangan Kemenhub melaksanakan hal tersebut.

"Dan semua hal yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan ini akan dilaporkan atau dikonsolidasikan dengan KNKT. KNKT akan menyimpulkan proses apa selanjutnya," imbuh dia.

Tak hanya pembebastugasan direksi, Budi mengatakan bahwa pengawasan kelaikan operasional Lion Air akan diperketat. Contohnya, pemeriksaan kelaikan pesawat (k) untuk Lion Air akan diperbanyak.

Rencananya, ramp check akan dilakukan terhadap 40 persen pesawat yang dimiliki Lion Air, di mana maskapai lain hanya mendapat ramp check untuk 10 persen hingga 15 persen jumlah armada pesawatnya.

"Selain itu, otoritas bandara berkewajiban melakukan pemeriksaan intensif bagi tiga hingga lima pesawat yang penerbangannya dianggap bermasalah setiap harinya," tandasnya.

Corporate Communications Strategic Lion Air Danang Mandala Prihantoro membenarkan pembebastugasan Direktur Teknik Muhammad Asif melalui sambungan telepon dengan CNNIndonesia.com.

(glh/bir)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

Baca Di sini https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181031133223-92-342894/direktur-lion-air-dirumahkan-untuk-permudah-pemeriksaan-knkt

Lion Air: Pemegang Saham Bukan Warga Negara Asing

TEMPO.CO, Jakarta- Corporate Communications Strategic of Lion Air, Danang Mandala Prihantoro mengatakan saham Lion Air Group tidak dimiliki oleh warga asing. "Pendiri dan direksi Lion Air adalah semua berkewarganegaraan Indonesia," ujar dia dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 31 Oktober 2018.

BACA: Titik Terang Badan Pesawat Lion Air dan Evakuasi yang Berlanjut

Pernyataan tersebut, kata Danang, untuk meluruskan informasi yang beredar mengenai status kepemilikan Lion Air Group. Danang menjelaskan, akta pendirian PT Lion Mentari Airlines yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Kemenkumham.

Terkait penanganan kecelakaan pesawat Lion Air pada 29 Oktober 2018. Danang mengatakan telah menerima konfirmasi dari Badan SAR Nasional atau BASARNAS, sudah ditemukan 48 kantung mayat dan sudah dibawa dan berada di RS POLRI Kramat Jati, Jakarta Timur.

Lion Air, ujar Danang, sudah mempersiapkan dan melakukan pendampingan kepada keluarga di setiap posko. "Hari ini tetap dilanjutkan untuk proses identifikasi di RS Polri," ucap dia.

BACA: KNKT Selidiki Sebab Lion Air Sempat Minta Kembali ke Bandara Asal

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan mengatakan pesawat Lion Air JT 610 sempat mengirimkan permintaan untuk kembali ke bandara sebelum hilang kontak. "Pesawat sempat meminta return to base." Kepala Bagian Kerja Sama dan Humas Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Sindu Rahayu.

Sindu menyebutkan pesawat Lion Air JT-610 penerbangan dari Jakarta menuju Pangkal Pinang hilang kontak pada pukul 06.33. Pesawat dengan nomor registrasi PL LQP dilaporkan tertangkap radar pada koordinat 05 46.15 S - 107 07.16 E.

Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT terus menyelidiki penyebab jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 di perairan Tanjung Karawang pada Senin, 29 Oktober 2018. Salah satu yang diselidiki adalah alasan sang pilot meminta kembali ke bandara alias return to base.

Saat ini, KNKT masih berusaha mengumpulkan seluruh data mengenai kejadian tersebut, termasuk melakukan pencarian black box. Secara kronologis, Haryo menjelaskan pada Senin malam, 29 Oktober 2018, tim KNKT telah merapat di Kapal Baruna Jaya I, milik BPPT, untuk bergerak ke lokasi. Kapal tersebut sampai di lokasi pukul 06.00 WIB, Selasa, 30 Oktober 2018.

Baca berita tentang Lion Air lainnya di Tempo.co.

Let's block ads! (Why?)

Baca Di sini https://bisnis.tempo.co/read/1141642/lion-air-pemegang-saham-bukan-warga-negara-asing

IMOS 2018 Janjikan Konsep Masa Depan Sepeda Motor

JAKARTA, KOMPAS.com - Pameran Indonesia Motorcycle Show ( IMOS) 2018 resmi dibuka, Rabu (31/10/2018). Pembukaan pameran motor dua tahunan ini dihadiri Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto beserta para pengurus Asosiasi Industri Sepeda motor Indonesia ( AISI) yang menjadi penyelenggara pameran.

"IMOS 2018 jadi ajang bergengsi pemegang merek untuk memperkenalkan produk dan teknologi terkini. Target pengunjung 100.000 pengunjung, tahun kemarin 92 ribu orang. Capaian penjualan Rp 17 miliar kali ini jadi Rp 20 miliar," ucap Airlangga dalam sambutannya.

Ketua Umum AISI, Johannes Loman mengungkapkan pengalaman berkendara khususnya roda dua, saat ini menjadi daya tarik tersendiri di sebagian besar masyarakat Indonesia.

Baca juga: Beberapa Bocoran IMOS 2018

"Beragam model lahir untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Produk baru terus ditunggu publik melalui pameran IMOS 2018. Publik memperoleh update perkembangan terkini motor baru, teknologi, konsep untuk masa depan," ucap Johannes.

Pameran dengan tema Indonesia Future Technology ini diikuti 60 merek dari beberapa kategori produk, yakni Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki dan TVS yang tergabung dalam AISI, serta merek-merek di luar AISI seperti KTM, Royal Enfield, Peugeot Scooters, SYM, SOIB, Vespa dan Piaggio.

Baca juga: IMOS Targetkan Transaksi Lebih dari Rp 20 Miliar

Berbagai merek spare parts juga ambil bagian antara lain Shad, Respiro, NHK, KYT, Nolan, Brisk, Ohlins, M One, Ravenol, JP Helmet, Ferrox, Bosch, Astra Otoparts, Prime Gear, RSV Helmet. Merek-merek pelumas seperti Pertamina Lubricants, Evalube, Idemitsu, serta berbagai merek apparel dan riding equipment.

Harga tiketnya per orang Rp 20 ribu untuk hari Rabu-Kamis sedangkan Jumat-Minggu Rp 30 ribu per orang. Pada hari terakhir, IMOS 2018 mengadakan undian tiket berhadiah total empat sepeda motor dari Honda, Suzuki, Kawasaki, dan Yamaha.

Let's block ads! (Why?)

Baca Di sini https://otomotif.kompas.com/read/2018/10/31/110714215/imos-2018-janjikan-konsep-masa-depan-sepeda-motor